RT/RW penyebar formulir tolak Ahok gubernur diminta mundur

Merdeka.com - Sejumlah orang membuat gerakan pengumpulan KTP sebagai tanda menolak Basuki Tjahaja Purnama kembali maju di Pilgub DKI 2017. Calon petahana yang juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku tak masalah dengan gerakan itu asal jangan tak digagas RT/RW.

"Sah-sah saja secara demokrasi. Kalau RT dan RW berarti mereka sudah bermain politik harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW. RT dan RW kan enggak boleh berpolitik," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/8).

Meski demikian, diakuinya, sejumlah RT dan RW memang menolak DKI kembali diimpin Ahok. "Kalau mereka mau berpolitik, tapi mereka menerima APBD. Itu sebetulnya. Siapapun menerima APBD gak boleh politik," tegasnya.

Ahok enggan menebak-nebak pelaku penyebar formulir tersebut merupakan pengurus RT/RW yang mengeluhkan masalah Qlue ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kamu tanya Aspem (Asisten Sekda bidang Pemerintahan) deh," terangnya.

Sebelumnya, formulir dukungan berkop Forum RT RW DKI Jakarta beredar di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Jakarta Timur. Salah satu orangtua murid di TK itu, Il (41), mengaku diminta pihak sekolah untuk mengisi formulir dukungan menolak Ahok jadi gubernur DKI saat acara halalbihalal yang berlangsung pada Jumat (29/7).

Formulir itu menyatakan membutuhkan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW.