Rujukan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Diminta Benahi Data Penerima Bansos

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperbaiki pendataan warga penerima bantuan sosial atas dampak pandemi Covid-19. Data Pemprov DKI disebut juga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat untuk mendistribusikan bantuan.

Anggota DPRD Iman Satria mengatakan, sengkarut data warga penerima Bansos harus dibenahi dengan cara pendataan dilakukan oleh RT RW kelurahan setempat. Kemudian, data tersebut diserahkan kepada Pemprov.

Ketua Komisi E DPRD itu menuturkan, Pemprov DKI menyerahkan data warga kepada pemerintah pusat.

"Koordinasinya kita berdasarkan data, dan kita sebagai eksekutor datanya yang dipakai itu kan data dari Pemda kepada pemerintah terus mereka memberikan bantuan, kita sebagai eksekutornya nanti di lapangan," kata Irman, Rabu (22/4).

Meski terus berkoordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, Irman selaku legislatif ibu kota mengaku belum mendapat informasi bentuk bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat.

"Yang jelas datanya dari Pemprov, cuma belum tahu juga ini dalam bentuk duit atau apa barang belum tahu," ujarnya.

Penjelasan mendetail mengenai kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov DKI terhadap distribusi Bansos belum bisa disampaikan dari Dinas Sosial.

Merdeka.com, telah menghubungi Kepala Dinas Sosial namun tak kunjung mendapat respons.

Sementara itu, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas upaya penanggulangan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta warganya mendapat Bansos. Distribusi telah dilakukan sejak 9 April hingga 24 April.

Isi paket Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.

Pemprov DKI juga menegaskan tidak ada bantuan berupa uang tunai.