Rumah DP Rp0 Tak Dianggarkan di APBD 2023

Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, program perumahan down payment (DP) Rp0 tidak dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Adapun DPRKP mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp1,2 triliun.

“Bahwasamnya pagu anggaran Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp0,” kata Sarjoko.

Menurut Sarjoko, anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian bagi yang terdampak normalisasi Kaki Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, dan penataan RW kumuh.

“Namun demikian, dari pagu tersebut, kami manfaatkan berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun di Jl. Margasatwa, perencanaan pemeliharaan berkala rusun, (dan) penataan permukiman khususnya RW kumuh,” kata Sarjoko.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk fokus membangun perumahan susun sewa (rusunawa) dibandingkan membangun rumah down payment (DP) Rp0. Sebab, menurutnya, rumah DP Rp0 bukan program yang diperuntukkan untuk rakyat miskin.

“Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kalau bicara DP Rp0, mohon maaf Pak (Kepala Dinas PRKP) Sarjoko, DP Rp0 ini DP abal-abal,” kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11).

Gembong mengatakan, program DP Rp0 tidak tepat sasaran. Mulanya, program ini diperuntukkan masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Namun, realisasinya, rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp14 juta.

“Jadi enggak usah kita debatkan. Yang pasti, dari sisi peruntukkan, bahwa DP Rp0 tidak tepat sasaran. Awalnya, DP nol diperuntukkan rakyat miskin berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah mana yang berpenghasilan Rp14 juta? saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” tambah Gembong.