RUU Pilkada tak kunjung usai, Ahok bisa nyagub tanpa harus mundur

Merdeka.com - DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri masih melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta memastikan tidak ada kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, mengingat sudah ada aturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.

Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, pihaknya masih menunggu rencana perubahan undang-undang Pilkada tersebut. Namun tahapan untuk pencalonan telah disesuaikan karena KPU telah membuat aturan untuk pencalonan pada Pilkada sebelumnya pada 2015.

"Sementara sudah ada, peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. Itu sudah mengurai aturan pencalonan. Mungkin kalau nanti ada revisi di undang-undang pilkada nanti kita sesuaikan. Karena sementara belum ada kita pakai aturan yang lama," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5).

Dijelaskannya, jika mengacu pada aturan lama, maka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang rencananya akan maju melalui calon perseorangan tidak perlu mundur dari jabatannya. Dia hanya perlu mengajukan cuti dari posisinya selama mengikuti proses kampanye.

Tapi dapat diingat, salah satu poin pembahasan paling 'alot' di legislatif adalah permasalahan harus mundurnya anggota DPR, DPRD, Polri dan TNI saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun anggota dewan berkilah, calon incumben juga harus mundur, karena mereka memiliki kewenangan atas penggunaan anggaran. Tapi KPU menilai lain.

"Incumbent tak perlu mengundurkan diri. Kalau kampanye cuti, kalau tidak kampanye enggak perlu cuti. Kalau sudah cuti harus sudah melepas fasilitas negara," tuturnya.