Saat petugas PPSU ketahuan malas Ketua DPRD DKI setelah Ahok lengser
Merdeka.com - Saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) menjadi garda terdepan buat menjaga kebersihan, mengatasi banjir dan memelihara sarana prasarana di ibu kota. Saat itu, hampir di tiap sudut Jakarta, mudah ditemukan petugas PPSU yang tengah bekerja.
Rupanya, setelah Ahok lengser, kinerja petugas PPSU pun berubah. Hal ini diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Menurutnya, petugas PPSU sudah tak lagi giat dalam bekerja setelah Ahok tak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Masalah PPSU yang ada di enam wilayah Jakarta, sekarang kok PPSU agak malas malasan. Saya minta Gubernur, Wali Kota, Camat dan Lurah untuk lebih digiatkan kembali. Contohnya Di Menteng sudah enggak keliaran PPSU lagi apa sudah mulai malas-malasan lagi. Saya enggak ngerti sistem kerja mereka, kontrol bagaimana. Apalagi itu andalan Pemda Jakarta. Saat era pak Ahok dan Djarot itu bagus sekali," kata Prasetio di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/7) kemarin.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Dimana Paspampres bertugas? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Siapa yang bertugas sebagai Paskibraka di Jakarta Selatan? Betul, perhatian banyak orang tertuju pada Dhofin ketika ia diangkat menjadi anggota Paskibraka Kota Jakarta Selatan.
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
Prasetio berharap di era Anies-Sandi nanti, petugas PPSU akan tetap ada, bukan malah dihilangkan. Dia mengaku akan mendukung Anies-Sandi untuk menambah petugas PPSU.
"Dan jangan sampai di era gubernur baru ini PPSU hilang, dan saya akan support gubernur terpilih untuk tambah lagi tenaga kerja. Tingkat PPSU naik ke perumahan atau kebersihan. Kita ambil pagi. Jadi isu PPSU hilang tuh enggak ada. Kinerja PPSU menurun ya," ujarnya.
Dia menilai, turunnya kinerja Petugas PPSU pasca Ahok lengser dikarenakan sistem kontrol dari kelurahan tak seperti di era Ahok. Selain itu, faktor malas juga menjadi penyebab turunnya kinerja mereka.
"Ini kan komitmen mereka sendiri. Jadi manusianya. Kalau mereka mau kerja dengan baik anggota PPSU, kontrol dari kelurahan yang punya mekanisme, saya rasa akan giat. Kalau dulu kan terukur semua, ada semua, dan PPSU tidak lepas dari tempat strategis yang bisa dilihat masyarakat dan terlihat kotor," jelasnya.
Politisi PDIP ini lantas bercerita saat melewati wilayah Jakarta Pusat, Tanah Tinggi, Johar, Tebet, tak melihat satu pun petugas PPSU. Sekalipun ada, mereka hanya nongkrong di bawah pohon dengan mobil operasional pick up dan tak bekerja.
"Jadi ini kan siapa yang komandan di lapangan sampai mereka enggak kerja," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PPSU. Jangan sampai nantinya pelayanan dan perawatan fasilitas publik terganggu karena kinerja mereka.
"Yang untuk PPSU saya sudah perintahkan betul bahwa itu akan dievaluasi betul, lurah, camat supaya mengawasi PPSU," katanya di Gedung DPRD, kemarin.
Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan tidak ada kebijakan mengurangi PPSU. Namun, dia meminta warga untuk melaporkan jika menemukan PPSU yang malas.
"Kalau ada laporan seperti itu tolong sampaikan di mana, kelurahannya dan kecamatannya di mana jadi bisa langsung kami eksekusi," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sanksi itu diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum saat rapat pembahasan dan pendalaman Raperda APBD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI bakal segera berakhir dan harus diperbarui setiap setahun sekali berdasarkan Permendagri.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat sejumlah gebrakan sejak dipercaya memimpin ibu kota pada 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaTujuh pejabat tersebut dilantik pada Kamis, 28 November 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaAPK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya