Saat Sumarsono 'manjakan' anggota DPRD DKI dengan naikkan anggaran

Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017 sudah diketok palu. Total nilai anggaran yang disepakati DPRD Rp 70,19 triliun.

Pengesahan APBD diwakilkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Sumarsono sementara waktu menggantikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang tengah nonaktif karena mengikuti tahapan Pilkada DKI Jakarta.

Berbeda dari masa Ahok, sapaan Basuki, sebelumnya, perjalanan. APBD DKI kali ini berjalan mulus hingga diketok DPRD. Mulai dari pembahasan hingga pengesahan tak ada silang pendapat.

Dulu, Ahok memang ketat mengawasi anggaran utamanya yang diajukan DPRD DKI. Dia tak mau membiarkan dana siluman masuk hanya demi kepentingan sejumlah orang. Itu sebabnya, Ahok sempat bersitegang dengan DPRD DKI hingga anggaran molor beberapa waktu. Belajar dari kasus UPS, dia tak mau ceroboh meneken anggaran yanh tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Namun sebaliknya, Sumarsono menilai DPRD mitra kerja yang baik. Lantaran itu pula, kata dia, pengesahan APBD DKI lancar tanpa perselisihan pendapat dengan DPRD seperti zaman Ahok.

"Yang jelas menurut saya karena jadwal DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2 sampai 3 kali. Ini adalah kunci utama kenapa lebih cepat, dan bisa lebih sukses, waktunya pun kompromi. DPRD enggak keberatan paripurna seminggu 2 kali bahkan 3 kali dengan OPD. ini satu hal luar biasa," kata Sumarsono.

Dia sangat mengapresiasi anggota dewan yang selalu komunikatif dan bisa bekerja sama dengan baik dan dia berharap hal ini bisa ditiru oleh seluruh provinsi di Indonesia.

"Itu lah beban saya, saya itu Dirjen Otda, apa yang saya lakukan di lapangan sebagai Plt Gubernur harus banyak dicontoh daerah lainnya, dan pasti mereka akan melihat itu," terangnya.

Jika melihat rincian anggaran yang telah disahkan, dewan ternyata cukup mendapatkan porsi istimewa dari Sumarsono.Beberapa pos anggaran dewan yang sebelumnya sudah ditetapkan Ahok mengalami kenaikan signifikan di tangan Sumarsono.

Hal itu terlihat dari draf anggaran yang diterima merdeka.com. Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang disusun Ahok,total anggaran per komisi senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091 dan nilai itulah yang disahkan.

Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.

Selain itu, di tangan Sumarsono, Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.

Dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.

Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000

Anggaran yang lebih 'wah' lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.

Sumarsono belum berbicara soal anggaran fantastis yang dia setujui untuk DPRD. Terpisah, Ahok mengaku tak bisa bicara banyak karena Sumarsono memang memiliki kewenangan.

"Enggak tahu (ada perubahan). Yang jelas dia ada tambahan Rp 3 triliun memenuhi permintaan tambahan kan. Saya belum masuk," kata Ahok.

Sebelumnya, sikap terbuka dan mau berkomunikasi yang dimilik Sumarsono mendapatkan pujian dari Pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menilai komunikasi politik DPRD dan DKI membaik sejak Jakarta dipimpin Dirjen Otda itu.

"Hal ini ditandai dengan beberapa kali terjadi rapat konsultasi antara Plt dan DPRD berkaitan dengan beberapa hal pokok antara lain misalkan lelang dini untuk anggaran-anggaran besar 2017 yang tadinya langsung digelar Gubernur terdahulu," paparnya.

Tri sangat mengapresiasi keputusan Sumarsono yang selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum mengambil keputusan. Sumarsono, katanya, juga dapat menjembatani antara Banggar dan TAPD untuk mengakomodir masukan dari fraksi-fraksi.