Saat Sumarsono 'obrak-abrik' SKPD DKI, Ahok minta bantuan Ketua DPRD

Merdeka.com - Hubungan antara Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dengan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diketahui sedang tidak harmonis. Keduanya saling sindir dan perang dingin pun terjadi.

Sumarsono telah mengeluarkan beberapa kebijakan serta menandatangani APBD DKI selama Ahok cuti kampanye. Salah satu kebijakan yang dilakukan Sumarsono adalah melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Obrak abrik SKPD ini sudah ada payung hukumnya dalam bentuk Perda dan telah mendapat restu DPRD DKI Jakarta.

Susunan birokrasi SKPD baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dikukuhkan pada 3 Januari mendatang. Bila proses perampingan tersebut selesai, pelantikan dan pengukuhan massal para pejabat eselon akan dilakukan di Monas.

"Ada perubahan dari 54 SKPD, jadi hanya 42 SKPD. Kita menghapuskan 1.060 jabatan," kata Sumarsono di gedung DPRD DKI Jakarta.

Setelah perampingan tersebut, Pemprov DKI Jakarta yang saat ini memiliki 5.998 jabatan akan menyisakan 4.938 jabatan saja.

"Dalam rangka efisiensi kita hapuskan dari semula DKI itu punya eksisting semua jabatan struktural dari mulai jabatan eselon IV B sampai I B ada 5.998 jabatan," terangnya.

Sumarsono menjelaskan bahwa PNS DKI yang tidak mendapatkan jabatan struktural akan ditempatkan sebagai pejabat atau pegawai fungsional dan sebagian lagi ada yang pensiun. Dalam rangka efisiensi tersebut, Sumarsono menyebutkan bahwa anggaran pegawai bisa diturunkan. Efisiensi diperkirakan mencapai Rp 151 miliar per tahun.

"Perda itu sudah disahkan DPRD DKI. Dan itu atas usulan dari Pak Ahok bukan saya. Draft Perda itu diusulkan Pak Ahok sejak bulan Agustus lalu. Jadi akan ada sebanyak 1.060 jabatan eselon yang akan dihapus," kata Soni.

Dia juga mengimbau semua pihak tidak mengkhawatirkan proses perubahan tersebut. Sebab, ini hanya penyesuaian bukan perombakan.

"Sekarang proses belum saya tanda tangani. Belum diajukan kepada saya, termasuk struktur namanya," tambahnya.

Menurutnya, perubahan dilakukannya ini kemungkinan besar bisa diubah kembali bila Jakarta telah mendapat gubernur terbaru nanti. "Biarlah kalau mengubah siapapun juga nanti pasca saya meninggalkan Jakarta silakan lebih luwes menyesuaikan saja tidak ada masalah. Jangan saya yang mengubah secara signifikan," jelasnya.

Pendukung tetap antusias berfoto dengan Ahok-Djarot ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Ahok tak setuju Sumarsono melakukan perombakan atau perampingan SKPD. Menurut Ahok, selama kampanye sebenarnya tengah melakukan evaluasi kerja yang dilakukan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.

Ahok minta bantuan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga politikus PDIP agar Sumarsono tidak melakukan perombakan SKPD. Dia telah menyampaikan agar rencana perombakan kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta untuk ditunda terlebih dahulu dengan harapan penyusunan eselon II, III dan IV tersebut dilakukan saat dirinya telah kembali memimpin.

"Kita sudah bilang enggak boleh. Kita sudah sampaikan, tunggu kita kembali. Rombak yang perubahan struktur oke," kata Ahok di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (28/12).

Ahok mengklaim sudah ada beberapa kepala dinas yang kerjanya cukup baik. Sehingga dia sangat mengkhawatirkan jika nantinya perombakan tersebut malah berujung dengan tidak efektifnya program yang telah berjalan.

Menurut Ahok, saat ini masih terus melakukan evaluasi program kerja yang rencananya akan dilakukan. Maka sembari cuti, dia melakukan pengumpulan data hingga nantinya saat masuk dapat dijalankan.