Saham Bir 'Dipelukan' DPRD DKI

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merealisasikan janji untuk melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta harus terganjal restu DPRD DKI Jakarta. Walaupun sudah ada fraksi yang menyetujuinya, namun rapat pembahasan untuk melepas saham BUMD tersebut tak kunjung terealisasi

Sejak 2018, Anies telah mengajukan permintaan ke DPRD DKI Jakarta untuk menyetujui rencana menjual saham PT Delta Jakarta. Sayangnya upaya itu kandas. Tidak ada pembahasan di tingkat legislatif untuk menyetujui penjualan saham tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merupakan salah satu yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Alasannya sederhana, perusahaan minuman beralkohol itu memberikan keuntungan. Dan pendapatan dari PT Delta Jakarta itu disebut dapat digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum di Ibu Kota.

Sikap tersebut ternyata berbuntut panjang. Pasalnya Prasetio bergeming terhadap permintaan Pemprov DKI untuk membahas rencana divestasi saham dari PT Delta Djakarta, Tbk. Seharusnya, setuju tidaknya terhadap rencana, lebih baik disuarakan dalam forum resmi.

"Jadi saya mengajak Pak Ketua, silakan hak politik masing-masing fraksi untuk melakukan penolakan, tapi dalam forum resmi, bukan di luar," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/3).

Dia mengatakan, secara pribadi, dirinya pernah menanyakan secara langsung kepada Prasetio, kenapa tak kunjung membuka pembahasan rencana divestasi saham. Saat itu, politikus PDIP itu mengatakan, alasan Pemprov DKI untuk menjual saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu tidak kuat.

Mendapat jawaban tersebut, ia pun kembali mengajak Prasetio agar mengabulkan permohonan Pemprov untuk menggelar pembahasan antara eksekutif dengan legislatif tentang rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 itu.

"Untuk pendidikan politik baik, masa bergayung sambutnya di luar bukan di rapat paripurna. Jangan-jangan justru yang menolak itu enggak bisa adu argumentasi, atau menolaknya argumentasinya lemah," ujarnya.

Sebelum mengusulkan rencana penjualan saham PT Delta Jakarta, Pemprov DKI telah melakukan kajian. Bahkan kajian itu telah dilakukan sejak 2018 silam.

"Sudah ada kajiannya. Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta, kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi. Sudah 2018 kalau tidak salah," terang Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Riyadi.

Dia mengatakan, dari hasil kajian tersebut Pemprov DKI telah mengirim surat permohonan pembahasan kepada DPRD pada tahun 2018. Namun tak kunjung mendapat respon hingga saat ini.

Jika ditotal, Riyadi mengatakan Pemprov DKI sudah empat kali bersurat ke legislatif. Surat pertama dikirim pada Mei 2018. Kemudian surat kedua Januari 2019, surat ketiga dikirim Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa," ungkapnya.

Sebelumnya, Anies pernah menyampaikan mengenai ketidaksetujuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi soal rencana melepas saham PT Delta Djakarta. Dia mengungkapkan, akan menyampaikan pendapat Prasetio kepada rakyat Jakarta.

"Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasinya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, pihaknya tidak melanjutkan rencana penjualan saham itu bila aspirasi rakyat sejalan dengan keinginan anggota DPRD. Namun bila rakyat sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta, Anies mengimbau mereka dapat menyampaikan aspirasinya.

"Iya kita coba terus. Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tetapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke dewan. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, kami lapor ke rakyat. Ini dewan Anda ingin punya saham bir terus. Ingin punya untung dari uang bir," tutupnya.

Perusahaan minuman beralkohol memiliki sejarah cukup panjang, tercatat perusahaan ini berdiri sejak tahun 1932 dengan nama Archipel Brouwerij NV. Kemudian perusahaan milik pengusaha Jerman ini dibeli perusahaan Belanda, lalu berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Kemudian pada 1970, resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta dan sebagian sahamnya milik Pemprov DKI.

Kepemilikan saham tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman Ali Sadikin sebagai gubernur. Bahkan, kepemilikan saham perusahaan pemegang lisensi bir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Pemprov DKI diketahui memiliki saham di PT Delta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen. Namun terdengar kabar kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta meningkat menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen pada 25 Februari 2019.