Salah Sasaran, 874 Paket Sembako di Jakarta Timur Ditarik
Merdeka.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur menarik kembali pemberian 874 paket bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terkena dampak Covid-19. Langkah ini diambil karena bansos dianggap salah sasaran.
"Masih ada warga mampu yang menerima bansos, sehingga bantuan tersebut harus ditarik untuk kemudian disalurkan ke yang membutuhkan," kata Wali Kota Jaktim M Anwar di Jakarta, seperti dilansir Antara Rabu (29/4).
Bantuan dalam bentuk sembako itu saat ini sengaja ditahan oleh pemda setempat untuk proses revisi data penyaluran pada Mei 2020.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
"Saya sebagai aparatur tidak memberikan bantuan kepada warga mampu. Saya tahan. Kurang lebih ada 874 paket yang saya tahan dan akan dikembalikan. Kita akan revisi datanya," ujar Anwar.
Anwar mengatakan perlu ada klarifikasi data penerima bantuan sosial agar terjadi pembagian yang merata dan sesuai sasaran.
Bantuan ini diberikan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada warga yang kurang mampu dan rentan tertular COVID-19 di DKI Jakarta.
Bagi warga kurang mampu serta belum mendapatkan bansos untuk segera mendaftarkan diri.
"Segera mendaftar ke kelurahan atau RT/RW-nya supaya pembagian bansos yang berikutnya mereka kebagian dan terdata," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaDinas Sosial Kota Tangerang Selatan mengakui tidak teliti dalam pemberian paket bantuan bagi masyarakat korban banjir.
Baca SelengkapnyaJK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menegaskan bansos itu diperuntukkan untuk warga miskin yang terus diperbarui datanya setiap tahun.
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaSatgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaTak sedikit publik menolak rencana tersebut. Mereka menilai, pemberian bansos untuk korban judi online justru menyuburkan praktik judi online.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaProgram BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaNamun kekecewaan masyarakat muncul ketika bantuan yang mereka terima ternyata barang-barang yang sudah kedaluwarsa.
Baca Selengkapnya