Sampah Bantergebang Overload, Wagub DKI Riza Patria Minta Segera Diolah Jadi PLTSa

Merdeka.com - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meninjau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (26/7). Kunjungannya untuk memastikan pengelolaan sampah warga Jakarta berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pengelolaan sampah juga harus memiliki terobosan terbaru.

"Siang ini saya melakukan kunjungan ke TPST Bantargebang di wilayah Bekasi untuk mengecek, memastikan, pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita," kata Riza dalam keterangan resminya yang diterima merdeka.com (26/7).

Di tengah pandemi Covid-19, Riza mengakui bahwa ada pengurangan anggaran dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta. Namun, dia memastikan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

TPST Bantargebang menerima 7.702,06 ton sampah dari Jakarta per harinya. Dengan rincian, sampah terbanyak berasal dari permukiman dan fasos/fasum. Sebanyak 6.571 ton/hari atau 85,3 persen. Kemudian sampah terbanyak kedua berasal dari pasar. Sebanyak 5.931 ton/hari atau 7,7 persen. Kemudian dari kawasan mandiri 260,48 ton/hari atau 3,4 persen dan dari sumber badan air serta Kepulauan Seribu sebanyak 279,15 ton/hari atau 3,6 persen.

Jumlah sampah yang berhasil diolah tak sebanding dengan sampah yang diterima per hari. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, TPST seluas 110,3 hektar ini diperkirakan tidak mampu menampung sampah lagi pada tahun 2021.

Hal ini bisa terjadi jika tidak dilakukan sejumlah upaya pengurangan sampah dari sumber. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan pemanfaatan Intermediate Treatment Facility (ITF). ITF merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Riza berharap segera ditemukan terobosan terbaru dalam mengelola sampah. sehingga mempercepat penyelesaian pembangunan ITF di beberapa titik di DKI Jakarta.

"Karena itu, kita ingin mencari terobosan-terobosan dalam pengelolaan sampah dan perlu segera mempercepat penyelesaian pembangunan ITF di beberapa titik wilayah DKI Jakarta, termasuk di Bantargebang ini," tuturnya.

Seperti diketahui, pada Maret 2018, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai pilot project nasional pengolahan sampah yang mampu menghasilkan listrik hingga 700 kw/jam dengan kapasitas sampah 100 ton/hari. Saat ini, dengan dukungan dari Kementerian PUPR RI, sedang dilakukan pre-treatment untuk pengembangan PLTSa tersebut.

"Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara BPPT dengan Pemprov yang sudah berjalan beberapa tahun ini bisa terus ditingkatkan lagi, termasuk tadi ada Pekerjaan Rumah (PR) untuk pengalihan aset dari BPPT ke DKI Jakarta," katanya.

Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai cara pengelolaan sampah untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, teknologi Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) hingga 470 m3/hari, pengelolaan gas landfill untuk menghasilkan energi listrik sebesar 3 MW, pengomposan, hingga penghijauan di TPST Bantargebang.

"Terakhir, kita ingin memanfaatkan sampah ini untuk kepentingan yang lebih baik, humus conblock, campuran aspal, termasuk energi listrik. Jadi, yang hari ini akan ditingkatkan," tutupnya. (mdk/noe)