Sandiaga akui 'menghidupkan' kembali becak bagian dari kontrak politik

Merdeka.com - Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terikat kontak politik yang dibuatnya di masa kampanye tahun lalu. Termasuk kontrak politik 'menghidupkan' kembali becak yang telah dilarang.

Anies-Sandi membuat kontrak politik itu dengan Forum Komunitas Tanah Merah Bersatu. Kontrak politik tersebut ditandatangani langsung oleh Anies Baswedan pada 2 Oktober 2016. Terdapat beberapa poin salah satunya terkait perlindungan dan penataan ekonomi informal, PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tanggal, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan adanya kontrak politik terkait perlindungan dan penataan untuk becak-becak di Jakarta.

"Kontrak politik ini disodorkan untuk pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga. Jadi mereka memiliki beberapa kontrak politik. Jadi ini yang lagi coba kita tunaikan sebagai bentuk satu kesatuan," kata Sandiaga di Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/1).

Sandiaga mengungkapkan ada beberapa kontrak politik lainnya yang siap ditunaikan satu persatu. Sandi dan Anies akan memilah mana yang bakal diprioritaskan untuk ditunaikan. Kontak politik tentang penataan dan perlindungan becak salah satu yang akan dilaksanakan.

"Kita punya ada beberapa kontrak politik dan kita tabulasi dan kita akan tunaikan semuanya. Jadi tidak memilah milah. Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan jadi buat kita buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewacanakan akan 'menghidupkan' kembali becak yang telah dilarang. Pengamat Publik Agus Pambagio mengkritik hal itu karena hanya sebagai agenda pemenuhan janji politik.

Dia melihat dalam perencanaannya, tidak ada kajian akademis yang dilakukan Anies. Padahal menurut Agus, penarikan kebijakan publik harus memiliki dasar akademis yang jelas.

"Gubernur Anies terikat oleh janji kampanyenya dulu, dan saya sangat menyayangkan ini kenapa pake politik buat urus rakyat. Kebijakan yang diambil untuk masyarakat sebaiknya dikaji secara akademis, harus punya basis akademisinya juga, kalau sekarang enggak kaya gitu," ujar Agus dalam diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Agus menilai wacana itu sebagai bentuk kemunduran dari kebijakan yang sudah ada. Becak telah dilarang sejak lama. Perda Nomor 8 tahun 2007 telah melarang operasi becak, hingga perakitannya.

"Pemimpin jangan selalu melihat ke belakangan, yang sudah dibangun jangan diubah tapi bikin yang belum ada dan belum dibangun, kalau becak kan kita mundur lagi," kata dia. (mdk/noe)