Sandiaga ingin komunikasi dengan DPRD DKI sambil senam dan ngopi

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menuntut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Mendengar hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan DPRD DKI.

"Bahwa kami komit, bahwa ke depan komunikasi jauh lebih lancar. Kita nanti ada secara reguler dan kita pastikan juga bahwa komunikasinya bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Dan dalam setting yang lebih informal," kata Sandiaga di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Pria yang akrab disapa Bang Sandi ini mengatakan, komunikasi tersebut akan dibangun dengan lebih santai. Seperti berbincang sambil minum kopi, olahraga pagi, hingga makan malam bersama.

"Ada usulan coffee morning atau afternoon tea. Saya ngusulin sembari olahraga pagi, mungkin senam, kemungkinan juga sembari makan malam," ungkapnya.

Kegiatan seperti itu, tambahnya akan rutin dilakukan. Hal tersebut guna mendapatkan masukan-masukan untuk DKI Jakarta.

"Akan rutin itu yang menjadi harapan juga dari bukan hanya dari DPRD tapi juga dari kami bahwa kita kedepan ingin dapat masukan mudah-mudahan langkah yang baik kemarin itu akan berlanjut," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan imbauan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017 untuk membangun komunikasi yang baik dengan jajaran kepemimpinan DKI salah satunya DPRD.

"Gubernur ke depan itu tidak boleh gagal lagi membangun komunikasi. Terus harus konsisten menjalankan norma-norma sebagai payung regulasi sebagai payung hukum, kan di sini ada yang namanya regulasi norma dan kebijakan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Selain itu, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih harus juga menjalani program dan kebijakannya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan. Jika itu dilanggar, maka akan menjadi sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak.

"Kedua setiap melaksanakan program atau kebijakan tidak boleh ada lagi yang melanggar hukum, kalau melanggar hukum nanti jadi bom waktu," pungkasnya.