Sandiaga janji tindak tegas pungli di Tanah Abang

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno berjanji akan menindak tegas terhadap oknum yang memberlakukan pungli bagi para PKL di Tanah Abang. Baik pemberi maupun penerima pungli akan diberikan sanksi.

"Kita tegas saja kalau kemarin kita sudah sepakat begitu ditata masih ada yang melanggar kita tegas. Dan kita sudah sampaikan juga tidak boleh lagi ada pungutan dan kalau ada pungutan baik itu tenda ataupun kebersihan kita akan tindak tegas," jelasnya, Selasa (26/12).

Namun Sandi tak menjelaskan mendetail bentuk sanksi yang dapat diberlakukan tersebut. Ia hanya menyebutkan sanksi akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk pungutan kita akan beri sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Kalau untuk PKL yang masih di trotoar seperti ini tentunya kita harus pindahkan. Kita harus sterilkan ini trotoar," tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan baru di Tanah Abang, Sandi mengatakan pihaknya ingin para pelaku transportasi lainnya seperti angkot maupun ojek pangkalan menjadi terbiasa. Jika ada angkot yang mengeluh penurunan pendapatan, hal itu akan jadi catatan bagi pihaknya. Jika memang ada penurunan pendapatan, maka harus berdasarkan data.

"Jadi nanti kita akan lihat dulu. Kita enggak mau anekdotal. Kita mau berbasis data semuanya dan teman-teman ojek pangkalan itu dari masyarakat sini yang kita harus tangkap apakah mereka betul-betul mengalami penurunan pendapatan," jelasnya.

"Sementara PKL naik kan enggak boleh mereka malah turun. Kita harus adil dan mereka yang kemarin ini tujuan kami memastikan sebelum ini termarginalkan menjadi sasaran dari kebijakan yang berpihak pada ekonomi akar rumput," sambungnya.

Melalui kebijakannya di Tanah Abang, Sandi mengatakan ingin mempersempit jurang antara si miskin dan si kaya.

"Keinginan kita untuk tidak memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Untuk memastikan lapangan kerja tercipta dan pemerintah pusat Pak Jokowi pesan sekali ini embrio masalah sosial kalau mereka tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu kita ingin penanganan di sini mengakibatkan pemerataan dan kesetaraan antara usaha besar dan kecil," jelasnya. (mdk/eko)