Sandiaga mengaku belum tahu nama calon anggota TGUPP

Merdeka.com - Dalam APBD DKI Jakarta 2018, Pemprov DKI menaikkan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28,99 miliar. Jumlah TGUPP yang akan direkrut sebanyak 73 orang. Namun hingga saat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengaku belum tahu daftar para calon anggota TGUPP.

"Ini yang belum bisa saya berikan bocoran karena saya sendiri belum tahu," akunya kepada wartawan, Senin (4/12) malam di Balai Kota.

Jika memang nama-nama TGUPP telah ditetapkan, maka pihaknya akan segera mengumumkan ke publik. Proses perekrutan TGUPP juga akan ditetapkan mekanismenya. Mereka juga akan memiliki SK sehingga jelas tugas dan tanggung jawab serta haknya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga masih enggan membocorkan nama-nama yang akan masuk dalam daftar TGUPP. Anies mengatakan setiap nama yang masuk harus melalui proses rekrutmen.

"Ketika sudah lengkap semua nanti kita umumkan. Bukan sekadar soal namanya siapa tapi yang penting tugas apa saja yang ditunaikan," ujarnya.

Dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2017 pada Kamis (30/11), Fraksi PDIP menginterupsi dan mempertanyakan soal gaji TGUPP yang cukup tinggi mencapai Rp 34 juta. Perihal gaji ini, Anies mengatakan akan ditentukan detailnya dan ada perumusannya secara khusus.

"Nanti detailnya ada menurut saya terlalu sederhana untuk itu dan soal angka karena banyak sekali tergantung komunikasinya. Ada perumusan ya," jelasnya ditemui usai rapat paripurna, Kamis (30/11).

TGUPP lanjutnya disiapkan untuk membantu gubernur dan wakil gubernur. Bukan sebaliknya. TGUPP kata dia harus mengajari gubernur dan wakil gubernur terkait bagaimana melaksanakan berbagai program percepatan.

"Jangan sampai kehadirannya malah diajari gubernur dan wagub. Mereka datang untuk memberikan pengalaman pengetahuan sehingga gubernur dan wagub dapat masukan, informasi. Jadi kita akan review semuanya," jelasnya.

Keberadaan TGUPP dipastikan tak akan tumpang tindih dengan SKPD. "Justru nanti perannya memastikan proses koordinasi akan terjadi karena mereka akan berkomunikasi. Jadi nanti disitu untuk memastikan semua yang menjadi rencana sinkron dengan pelaksanaan," jelasnya. Karena, lanjut Anies, salah satu masalah yang kerap terjadi di birokrasi ialah antara rencana dan pelaksanaan bisa berbeda. (mdk/eko)