Sandiaga minta proyek tanggul raksasa harus lihat dampaknya dahulu

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, swasta dilarang ikut terlibat dalam mega proyek tersebut. Untuk itu, Presiden Joko Widodo direncanakan bakal menerbitkan aturan main.

Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menilai sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sebab dikhawatirkan proyek itu bakal menuai pro dan kontra.

"Menurut saya kita harus lihat dulu dampaknya apa, dampak hukumnya apa, itu kan dikasih ke pengembangan," kata Sandiaga saat ditemui merdeka.com di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Sandiaga menuturkan penolakan reklamasi ini kerap ditentang oleh para ahli. Mereka juga masih mempertanyakan soal teknis yang akan dibuat oleh pemerintah pasca pengambilalihan proyek tersebut. Namun Sandiaga menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap pihak yang menolak dilanjutkannya reklamasi itu.

"Para ahli ini kan masih mempertanyakan. Jadi kalau misalnya secara teknis pemerintah pusat sudah mengambil posisi seperti itu dan sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi, pasti mereka punya kajian teknisnya mendukung itu. Tinggal mereka (pemerintah) yakinkan aktivis lingkungan yang sampai saat ini masih menolak," jelas Sandiaga.

Sandiaga mengaku, sepanjang yang diketahuinya, kajian tentang reklamasi dari segi lingkungan belum selesai. Namun pemerintah telah memutuskan mengeluarkan moratorium

"Sampai mungkin minggu lalu saya masih dikasih tahu secara lingkungan reklamasi ini belum selesai kajian lingkungannya dan makanya ditunda dulu. Tapi ini moratoriumnya ini kan pemerintah pusat yang bikin keputusan," tandasnya.