Sandiaga sebut KJP Plus sudah bisa tarik tunai
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus bagi 124 ribu peserta yang mengajukan permohonan tahun ajaran baru. Saat ini, siswa dapat mengakses dana bantuan secara tunai dan nontunai.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan pemberian izin tarik tunai KJP karena banyak kebutuhan anak yang tidak dapat dibayar secara nontunai.
"Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dicover KJP sebelumnya. Kita sudah ada guidlinesnya. Datanya bisa langsung ke dinas pendidikan. Selama dua tahun KJP, banyak yang terima kasih, tapi ada tambahan yang mereka perlukan dalam bentuk tunai," katanya di kantor Baznas, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).
-
Kenapa Sandiaga Uno menyoroti biaya hidup di Jakarta? Dia mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal, mulai dari biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun juga biaya belanja sehari-hari harga-harga pangan.
-
Siapa yang diingatkan Sandiaga Uno soal biaya hidup di Jakarta? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, mengingatkan kepada para pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta untuk membenahi permasalahan biaya hidup rakyat.
-
Kenapa Sandiaga Uno membagikan 'jurus' ini? Tujuannya, dia berucap agar para bawahan lekas mendapat jabatan hingga gaji yang naik.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa saja janji Pramono-Rano terkait Kartu Jakarta Pintar? Pramono mengatakan, saat ini masalah yang banyak dikeluhkan warga adalah soal Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di mana seharusnya ada yang berhak tapi ternyata tidak dapat. Selama ini untuk mengurus KJP agak rumit karena harus diurus di kantor yang ada di daerah Rawa Bunga dengan persyaratan rumit.'Nanti kagak usah ribet. KJP cukup diselesaikan di kecamatan masing-masing,' kata Pramono.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
Contoh keperluan yang harus dibayar tunai, Sandi mencontohkan biaya transportasi dan buku. Dia memastikan Dinas Pendidikan akan memonitor ketat penggunaan dana tunai agar tidak disalahgunakan. Namun, politisi Gerindra ini tidak menjelaskan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.
"Nanti ada dari Dinas Pendidikan memastikan penggunaannya berkaitan dengan pendidikan.Akan dimonitor dgn seksama. Prosesnya ini akan melibatkan seluruh elemen pendidikan," jelasnya.
Diketahui, dana rutin KJP Plus yang disalurkan setiap bulan, untuk siswa SD, besaran dana Rp 250.000 dan dapat ditarik tunai Rp 100.000 per bulan. Kemudian untuk siswa SMP, besaran dana Rp 300.000 dan dapat ditarik tunai Rp 150.000 per bulan. Sedangkan untuk siswa SMA, besaran dana yang didapatkan Rp 420.000 per bulan dan dapat ditarik tunai Rp 200.000.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaRencana pungutan iuran melalui tiket pesawat tersebut masih dalam proses kajian.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaAce mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pungli di sekolah
Baca SelengkapnyaTidak hanya dari tiket pesawat, sumber tourism fund masih memiliki banyak opsi.
Baca SelengkapnyaTerdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaGanjar menambahkan, tindakan tegas tersebut merupakan langkah agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Baca Selengkapnya