Follow
Sandiaga sebut KJP Plus sudah bisa tarik tunai
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus bagi 124 ribu peserta yang mengajukan permohonan tahun ajaran baru. Saat ini, siswa dapat mengakses dana bantuan secara tunai dan nontunai.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan pemberian izin tarik tunai KJP karena banyak kebutuhan anak yang tidak dapat dibayar secara nontunai.
"Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dicover KJP sebelumnya. Kita sudah ada guidlinesnya. Datanya bisa langsung ke dinas pendidikan. Selama dua tahun KJP, banyak yang terima kasih, tapi ada tambahan yang mereka perlukan dalam bentuk tunai," katanya di kantor Baznas, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Kenapa Den Dimas merekomendasikan untuk memperhatikan biaya servis? Contohnya seperti potential service fee yang harus dikeluarkan yang akan semakin besar ke depannya. Ditambah lagi sisi perawatan serta pajak dan asuransi dari kedua mobil. Tentu saja ini akan berpengaruh pada kesesuaian budget.
-
Apa saja yang perlu dianggarkan saat mudik? Cobalah untuk melakukan budgeting berbagai biaya yang diperlukan selama di perjalanan agar bisa memperhitungkan berapa jumlah uang yang diperlukan untuk perjalanan mudik. Jangan lupa masukkan juga budgeting untuk berbagai pengeluaran yang biasanya terjadi saat mudik. Misalnya saja budget untuk membeli oleh-oleh, salam tempel untuk keponakan dan anak-anak kecil di sekitar rumah, serta berbagai kebutuhan lain yang mungkin saja diperlukan.
-
Mengapa daftar belanjaan itu penting? Kami meyakini prasasti ini, yang beratnya 28 gram, akan memberikan perspektif baru dalam memahami struktur ekonomi dan sistem negara pada Zaman Perunggu Akhir.'
-
Bagaimana DPR RI harap BI edukasi soal uang? 'Meski rasionya turun, tapi justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, kami ingatkan supaya bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif.'
-
Kenapa harus atur keuangan mudik? Kalau nggak direncanakan dengan bijak, waspada mengganggu kondisi keuangan secara menyeluruh. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang tips mengatur pengeluaran untuk mudik agar keuangan tetap aman!
Contoh keperluan yang harus dibayar tunai, Sandi mencontohkan biaya transportasi dan buku. Dia memastikan Dinas Pendidikan akan memonitor ketat penggunaan dana tunai agar tidak disalahgunakan. Namun, politisi Gerindra ini tidak menjelaskan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.
"Nanti ada dari Dinas Pendidikan memastikan penggunaannya berkaitan dengan pendidikan.Akan dimonitor dgn seksama. Prosesnya ini akan melibatkan seluruh elemen pendidikan," jelasnya.
Diketahui, dana rutin KJP Plus yang disalurkan setiap bulan, untuk siswa SD, besaran dana Rp 250.000 dan dapat ditarik tunai Rp 100.000 per bulan. Kemudian untuk siswa SMP, besaran dana Rp 300.000 dan dapat ditarik tunai Rp 150.000 per bulan. Sedangkan untuk siswa SMA, besaran dana yang didapatkan Rp 420.000 per bulan dan dapat ditarik tunai Rp 200.000.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Rencana pungutan iuran melalui tiket pesawat tersebut masih dalam proses kajian.
Baca Selengkapnya
Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pencairan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca Selengkapnya
Ace mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
Ganjar menegaskan tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pungli di sekolah
Baca Selengkapnya
Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU tahap II 2024 baru bisa dilakukan setelah selesainya proses pembukaan rekening.
Baca Selengkapnya