Follow
Sandiaga sebut Pemprov DKI sering terima laporan palsu
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengaku sering menerima laporan palsu dari warga yang disampaikan secara daring atau online melalui Jakarta Smary City. Laporan palsu itu beragam jenisnya, termasuk laporan soal banjir.
"Pemprov DKI juga mengalami hal yang sama (dengan Kemenkumham). Dari data-data yang masuk untuk laporan banjir dan laporan masyarakat hampir 60 persen yang datanya adalah data-data sampah, rubbish, fake data," jelas Sandi usai menghadiri Festival Keimigrasian di Monas, Minggu (21/1).
Dari 5.800 laporan banjir yang diterima pihaknya, Sandi menyebut sekitar 2.700 adalah data sampah atau laporan palsu. Persoalan ini menurutnya tak hanya dialami Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam layanan e-paspor tapi juga instansi lain termasuk juga kedutaan besar yang ada di Jakarta.
-
Di mana saja Jakarta banjir? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. 'Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta,' kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).Adapun data wilayah terdampak diantaranya Jakarta Selatan.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Bagaimana BPBD DKI Jakarta memperoleh informasi potensi cuaca ekstrem? BPBD DKI Jakarta menjelaskan, potensi cuaca ekstrem tersebut berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
-
Apa penyebab banjir di Jakarta pada tahun 1960? Mengutip dari buku Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 karya Edi Setyawati dkk mengatakan, pada awal tahun 1960 terjadi banjir di Jakarta, setelah mengalami musim hujan yang hebat sehingga 7 kelurahan sangat menderita, terutama daerah Grogol dan sekitarnya.Dikatakan pula salah satu penyebabnya karena lahan kosong yang semakin sedikit karena digunakan untuk perumahan, seiring dengan bertambahnya lahan yang dibangun, maka volume air hujan yang harus ditampung juga meningkat.
-
Apa saja dampak banjir Semarang? Banjir yang menggenangi Stasiun Semarang Tawang membuat perjalanan kereta api terganggu
-
Dimana banjir Jakarta tahun 2020 terjadi? Tercatat sekitar 158 kelurahan terendam banjir. Tak hanya merendam pemukiman warga, air juga menggenang di jalan-jalan.Akibatnya, sejumlah transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, dan penerbangan di Halim Perdanakusuma dihentikan.
"Tadi juga saya bicara dengan Dubes Maroko dan Wakil Dubes Australia dan mereka mengalami masalah yang sama. Jadi ini merupakan fenomena yang harus kita hadapi bersama," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan tim khusus. "Kita sebut sebagai data cleansing yang membersihkan data tersebut dari Jakarta Smart City dan kami menawarkan bantuan juga kepada Pak Menteri dan Dirjen Imigrasi kalau diperlukan tim dari Jakarta Smart City siap untuk membantu membersihkan data-data yang jumlahnya 72.000," terangnya.
Untuk melayani membludaknya permintaan paspor, Sandi mengatakan Pemprov DKI memberikan izin penggunaan Monas. Termasuk juga semua aset milik Pemprov DKI untuk memudahkan warga mendapatkan paspor. "Hari ini ada yang mengantre dari jam 02.00 pagi dan jam 05.00 sudah dibuka. Lebih dari 2.000 yang terdaftar padahal kuotanya hanya 1.600 sampai jam tiga sore," ujarnya.
Pihaknya juga mengizinkan layanan dilakukan di Mal Pelayanan Publik di Kuningan. "Kami tadi berkoordinasi dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen, seluruh aset Pemprov DKI khususnya Mal pelayanan Publik yang di Kuningan City bisa untuk menampung permintaan pembuatan paspor. Karena yang dilayani adalah warga DKI karena itu Pemprov DKI harus memberikan kerjasamanya yang maksimal," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
Hoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca Selengkapnya
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca Selengkapnya
Saat ini belum ada rekap data untuk suara tidak sah dari KPU RI.
Baca Selengkapnya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca Selengkapnya
Sandiaga meminta bukti kecurangan harus segera dilaporkan kepada aparat agar menjadi sekedar tuduhan.
Baca Selengkapnya
Aduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca Selengkapnya
Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya