Sandiaga tegaskan tidak semua penataan PKL sama seperti Tanah Abang
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab kekhawatiran sejumlah pihak atas konsep penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Sebab nantinya, pedagang yang berada di wilayah lain meminta perlakuan serupa kepada Pemprov DKI Jakarta.
Sandiaga mengatakan, konsep penataan PKL tidak bisa disamaratakan seperti Tanah Abang. Alasannya, penataan harus berbasis kepada kearifan lokasi masing-masing.
"Belum tentu yang di Tanah Abang ini cocok di tempat lain. Di tempat lain mungkin harus melalui pendekatan lain. Dan pasar lain akan ditata tapi belum tentu seperti ini (Tanah Abang)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/12).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa Pasar Gede disebut bangunan cagar budaya? Demi menjaga keunikan pasar, bangunan itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
-
Kenapa Sate Balanga unik? Meskipun bernama sate, namun kuliner ini tidak disajikan dengan tusuk sate.
-
Apa itu Telok Abang? Dalam bahasa Palembang, telok diartikan telur dan abang artinya merah. Artinya secara keseluruhan, Telok Abang merupakan telur rebus yang cangkangnya diberi warna merah.
-
Dimana Kain Dagang Lingga digunakan? Pemakaian kain dagang Lingga ini tidak terbatas untuk siapapun, artinya pria dan wanita bisa memakai aksesori tersebut.
-
Kenapa Pasar Kangen diadakan? Acara itu kembali diadakan pada tahun ini dengan mengusung tema “Gandeng Gendong“. Pasar Kangen Jogja merupakan acara tahunan yang diadakan di Kota Yogyakarta.
Dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta selanjutnya akan melakukan penataan PKL di kawasan Kota Tua. Pasalnya, selama ini banyak pedangan yang secara khusus datang ke Balai Kota untuk mengadu langsung.
"Jadi kami mungkin prioritas berikutnya di Kota Tua karena kami melihat ada kebutuhan memastikan lapangan kerja itu tetap terjaga," jelas politisi Gerindra ini.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang Gubernur DKI Anies Baswedan terbilang terburu-buru dan tidak matang. Anies sudah menghilangkan fungsi jalan yang seharusnya untuk lalu lalang kendaraan kini untuk PKL berjualan.
Gembong mengungkapkan konsep Anies di Tanah Abang tersebut akan menimbulkan rasa iri dari PKL di tempat-tempat lain. Menurutnya, PKL di tempat lain bakal meminta agar diperbolehkan berjualan di badan jalan.
"Itu akan menjadi bom waktu yang akan berimbas ke daerah lain menuntut hal yang sama seperti yang di Tanah Abang. Kalau itu terjadi kayak apa PKL di Jakarta? Itu kembali ke zaman dulu ketika pedagang, PKL semeraut ada di mana-mana," katanya saat dihubungi merdeka.com.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaApabila tujuannya pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dipastikan tetap berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Baca Selengkapnya