Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sandiaga tegaskan tidak semua penataan PKL sama seperti Tanah Abang

Sandiaga tegaskan tidak semua penataan PKL sama seperti Tanah Abang PKL di trotoar Tanah Abang. ©2017 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab kekhawatiran sejumlah pihak atas konsep penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Sebab nantinya, pedagang yang berada di wilayah lain meminta perlakuan serupa kepada Pemprov DKI Jakarta.

Sandiaga mengatakan, konsep penataan PKL tidak bisa disamaratakan seperti Tanah Abang. Alasannya, penataan harus berbasis kepada kearifan lokasi masing-masing.

"Belum tentu yang di Tanah Abang ini cocok di tempat lain. Di tempat lain mungkin harus melalui pendekatan lain. Dan pasar lain akan ditata tapi belum tentu seperti ini (Tanah Abang)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/12).

Dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta selanjutnya akan melakukan penataan PKL di kawasan Kota Tua. Pasalnya, selama ini banyak pedangan yang secara khusus datang ke Balai Kota untuk mengadu langsung.

"Jadi kami mungkin prioritas berikutnya di Kota Tua karena kami melihat ada kebutuhan memastikan lapangan kerja itu tetap terjaga," jelas politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang Gubernur DKI Anies Baswedan terbilang terburu-buru dan tidak matang. Anies sudah menghilangkan fungsi jalan yang seharusnya untuk lalu lalang kendaraan kini untuk PKL berjualan.

Gembong mengungkapkan konsep Anies di Tanah Abang tersebut akan menimbulkan rasa iri dari PKL di tempat-tempat lain. Menurutnya, PKL di tempat lain bakal meminta agar diperbolehkan berjualan di badan jalan.

"Itu akan menjadi bom waktu yang akan berimbas ke daerah lain menuntut hal yang sama seperti yang di Tanah Abang. Kalau itu terjadi kayak apa PKL di Jakarta? Itu kembali ke zaman dulu ketika pedagang, PKL semeraut ada di mana-mana," katanya saat dihubungi merdeka.com.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi

PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.

Baca Selengkapnya
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru

Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik IKN: Bangun Satu Kota di Tengah Hutan Itu Timbulkan Ketimpangan Baru
Anies Kritik IKN: Bangun Satu Kota di Tengah Hutan Itu Timbulkan Ketimpangan Baru

Apabila tujuannya pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota kecil di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kepala Bappenas: Kota-Kota di Indonesia Itu Tak Punya Bentuk Jelas
Kepala Bappenas: Kota-Kota di Indonesia Itu Tak Punya Bentuk Jelas

Dengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.

Baca Selengkapnya
Gibran Ogah Tanggapi Anies Baswedan yang Kritik Keras IKN
Gibran Ogah Tanggapi Anies Baswedan yang Kritik Keras IKN

Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

Baca Selengkapnya
PKS Keukeuh Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Ini Alasannya
PKS Keukeuh Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Ini Alasannya

PKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Keras Proyek IKN: Timbulkan Ketimpangan Baru, Tujuan dan Langkah Enggak Nyambung!
Anies Kritik Keras Proyek IKN: Timbulkan Ketimpangan Baru, Tujuan dan Langkah Enggak Nyambung!

Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah

Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara

Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.

Baca Selengkapnya
Jubir Ungkap Janji Sandiaga Lanjutkan IKN: Pesimis Bentuk Kemunduran
Jubir Ungkap Janji Sandiaga Lanjutkan IKN: Pesimis Bentuk Kemunduran

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dipastikan tetap berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Baca Selengkapnya