Sandiaga Uno soal reklamasi: Untuk siapa tempat itu?

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pencabutan aturan penghentian sementara (moratorium) reklamasi dilakukan karena sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah kepada pengembang telah dipenuhi.

Luhut mengaku telah dua kali mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk berkoordinasi sebelum mencabut moratorium tersebut. Namun, keduanya justru tidak hadir.

Menurutnya, jika Anies-Sandi ingin mengubah peruntukan Pulau Reklamasi yang sudah ada, harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Sandiaga Uno pun angkat bicara. Menurutnya, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo bakal memanggil dirinya dan Anies untuk membahas soal reklamasi.

"Dalam satu dua hari Pak Jokowi mau panggil kami," katanya kepada wartawan saat mengunjungi SD 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10).

Sandi menegaskan tugasnya dan Anies adalah menghentikan reklamasi. Dia pun meminta masyarakat bersabar karena bakal melakukan kajian dengan baik tak tergesa-gesa. Dia menyatakan sebuah keterbukaan yang berkeadilan harus dihadirkan di Jakarta, termasuk soal reklamasi.

"Teknisnya nanti kita atur. Tapi yang jelas pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan," katanya.

Dia mengakui sempat bertemu Luhut. Dia juga mendapat kabar soal update terakhir mengenai reklamasi.

Sandi juga mempertanyakan reklamasi sesungguhnya untuk siapa. "Untuk siapa tempat itu? Untuk anak Indonesia? Bagaimana pendidikan? Apakah kehidupan yang kita lihat di sini akan terbantukan segelintir kepentingan oleh kelompok orang. Kita memimpin untuk semua orang bukan segelintir," katanya.