Sandiaga Uno tampung semua usulan pemanfaatan pulau reklamasi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Salaudin Uno menolak reklamasi. Namun terkait usulan penggunaan pulau yang sudah terlanjur terbentuk, dia akan menampung sebanyak mungkin usulan.
"Kita fokusnya audit lingkungannya dari segi aspek lingkungannya. Kajian lingkungan hidup, strategis dari pulau yang sempat terbangun dan pemanfaatannya buat publik," Ujar Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).
"Ide apapun termasuk pasar ikan adalah ide yang harus ditampung. Putusannya nanti setelah Oktober," tambahnya.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Siapa yang diuntungkan dari penggunaan pajak di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memaksa orang-orang kaya untuk membayar lebih banyak daripada orang-orang miskin. Hal ini dapat membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Dimana sertipikat aset Pemda diserahkan? Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023).
Di sisi lain terkait perhitungan dan penerapan kofisien Luas bangunan (KLB), Sandiaga berharap untuk dilakukan transparansi. "Mengenai KLB kita yakin sama-sama ingin bangun Jakarta, kita ingin yang transparan, dan kalau bisa KLB yang sekarang banyak ditanggapi sebagian kelompok masyarakat tidak terlalu terbuka, itu prinsipnya harus transparansi dan ada proses publik yang bisa ikut mengawasi, bisa juga lewat DPRD," bebernya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan reklamasi Pulau C dan D sudah jadi, dan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI.
"Jadi ini kan laut yang direklamasi swasta dan bukan oleh pemerintah, dan sertifikatnya atas nama pemerintah. Berarti Pemda DKI ada keuntungan," tambahnya.
Lebih jauh, terkait hak guna bangunan pada lahan reklamasi tersebut, menurut Saefullah, Pemprov akan mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya dari pajak hotel. "Kemudian HGB nanti sesuai dengan kavling-kavling itu, DKI akan dapat kalau ada aktivitas hotel berati pajak hotel, pajak restoran," imbuhnya.
Saefullah juga mengungkapkan telah menghitung sebanyak 30 hektare lahan wilayah rekalmasi akan diperuntukkan bagi masyarakat setempat, khususnya para nelayan yang sempat tergusur.
"Dan nanti kita sudah hitung untuk kepentingan masyarakat kita ada sekitar 30 hektare, ini kan luas ini, ini bisa kita bikin dermaga untuk nelayan kita yang katanya kemarin tergusur," lanjut Saefullah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.
Baca SelengkapnyaSandiaga pun mencontohkan Bali sebagai destinasi yang telah menjadi pilihan utama.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan pendapatan negara dari pungutan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu di Pulau Bali sudah terkumpul Rp20 miliar.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk
Baca SelengkapnyaKonsep penthahelix diterapkan dalam mengembangkan pariwisata IKN yang berkelanjutan
Baca SelengkapnyaPenyitaan itu dilakukan pada 5-6 Juni lalu terhadap aset Darmadi yang ada di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca Selengkapnya