Satgas Covid-19 Minta Anies Baswedan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas untuk melakukan tindakan tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab, selama tiga pekan berturut-turut, ibu kota masuk lima terbesar penyumbang kasus Covid-19. Bahkan di pekan ini berada di posisi pertama.
"Saya mohon Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Wiku melalui akun youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).
Tidak hanya DKI Jakarta, terdapat empat daerah yaitu DKI Jakarta, Riau, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah yang menjadi penyumbang kasus terbesar. Dia merinci pekan ini peningkatan kasus sebanyak 3,9 persen dibanding dengan pekan sebelumnya.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
"Kami melihat tren bahwa lima besar penambahan masih konsisten pada pekan ini dan pekan sebelumnya, tidak ada perubahan secara signifikan," kata Wiku.
Wiku merinci kenaikan ini disumbangkan lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi yaitu DKI Jakarta 1.937 dari 6.600 menjadi 8.537. Kedua adalah Riau dari 1.666 dari 867 menjadi 2.033. Ketiga adalah Jawa Timur naik 736 dari 1.656 menjadi 2.392. Keempat, Yogyakarta naik 338 dari 281 menjadi 619 sedangkan Sulawesi Tengah 245 dari 111 menjadi 356.
"Saya mohon dengan sangat untuk pemda kelima provinsi ini perhatian dengan sangat untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi peningkatan kasus. Karena ini sudah sangat serius," ungkap Wiku.
Dia berharap, para kepala daerah tidak merusak hasil kerja selama 8 bulan untuk memutus mata rantai Covid-19. Wiku berharap, pemerintah daerah dan masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan.
"Kami meminta agar kerja keras selama 8 bulan ini menjadi rusak karena ketidaksabaran, karena ketidak hati-hatian pemerintah daerah maupun masyarakat. Selama belum ada vaksin tetap patuhi protokol kesehatan," kata Wiku.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies meminta kepada seluruh relawan untuk menjaga dan mengawal proses penghitungan suara dan memastikan tidak ada intervensi ataupun ketidakjujuran.
Baca SelengkapnyaAnies memberikan apresiasi yang besar kepada Polri atas penangkapan pelaku pengancaman penembakan.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaUnggahan itu disertai sejumlah foto, di antaranya foto Anies menunjuk spanduk bertuliskan "Doa Bersama untuk Demokrasi", "Demokrasi Jangan Dipasung".
Baca SelengkapnyaAnies mencontohkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHarus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya