Follow
Satpol PP Jakbar tertibkan ribuan alat peraga kampanye
Merdeka.com - Sebanyak 1.500 alat peraga kampanye yang dipasang di sejumlah titik di Jakarta Barat ditertibkan secara paksa oleh Satpol PP. Penertiban alat kampanye itu dilakukan karena dinilai melanggar aturan KPU No 15 dan SK KPU No 39.
Kasatpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak menjelaskan, ribuan alat peraga itu didapatkan dari razia yang dilakukan selama seminggu. Penurunan alat peraga itu dilakukan di Jl S Parman, Latumeten, Daan Mogot, Tb Angke, Kya Tapa, Jl Panjang, Outer Ring Road, hingga ke dalam lingkungan warga.
"Saat ini kita fokus menurunkan baliho berukuran 4x10 yang dipasang di tiang reklame di Jl Panjang, Gajah Mada, Latumeten, dan Tubagus Angke," ujar Kadiman saat dihubungi, Rabu (19/2).
-
Bagaimana Cak Imin minta warga jaga TPS? Maka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak masyarakat untuk menerapkan sistem jaga bergilir di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayahnya masing-masing. 'Kalau perlu bergilir ya, karena ancaman kecurangan makin nyata. Mari kita bergilir jaga TPS dari pencoblosan sampai perhitungan,' ujar Cak Imin.
-
Apa pesan Cak Imin untuk pendukungnya? 'Singkat kata perjalanan kami berdua, mohon doanya, mohon restunya, mohon dukungannya. Ini semua tidak mudah, ibarat kata orang Jatim, iwak teri (ikan teri) dicampur kemangi, masio (meskipun) lawan ngeri tak (saya) imbangi. loh-loh-loh-loh, nggak bahaya tah?' ujarnya.
-
Apa yang diminta Cak Imin ke warga? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Kenapa Cak Imin minta warga jaga TPS? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
Kadiman menuturkan, dari 11 baliho yang diturunkan, sebagian besar didominasi partai besar seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan NasDem. Ia pun menegaskan, pihaknya tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban.
Dalam menertibkan alat peraga, Kadiman mengaku mendapatkan kesulitan dari para calon legislatif. Menurutnya, kesadaran caleg masih rendah dalam menaati peraturan KPU.
"Untuk itu saya meminta agar caleg agar mentaati peraturan yang ada," ujarnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Viral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca Selengkapnya
Atribut parpol yang dicopot ini sudah berakhir masa tayangnya.
Baca Selengkapnya
Tidak sedikit baliho caleg juga bendera parpol mengganggu pengendara yang melintas
Baca Selengkapnya
Berbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.
Baca Selengkapnya
Parpol diminta menaati soal pemasangan alat peraga kampanye
Baca Selengkapnya
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya
Bawaslu mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya
Satpol PP melakukan penertiban spanduk bacaleg yang melanggar aturan Perda.
Baca Selengkapnya
Selama masa kampanye, politisi diimbau taat aturan
Baca Selengkapnya
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya
Dalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.
Baca Selengkapnya