Satu Tahun 'Sendiri', Anies Ungkap Nama Pengganti Sandiaga Sudah Ada

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bulan ini genap satu tahun tidak memiliki wakil untuk memimpin Ibu Kota. Dia masih menunggu proses di DPRD DKI untuk mencari pengganti Sandiaga Uno.

Anies mengklaim, nama pengganti Sandiaga Uno sudah masuk dan tinggal diputuskan oleh DPRD DKI.

"Kita tunggu saja proses dari dewan, saya percaya DPRD akan segera memutuskan, toh namanya sudah masuk. Kita tinggal tunggu proses," katanya di Istana Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jumat (9/8).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, ada beberapa kendala saat memimpin DKI sendiri. Salah satunya terkait kegiatan protokoler, contohnya undangan yang seharusnya dihadiri Wagub DKI tetapi tidak bisa diwakilkan.

"Misal, Pak Wapres undang rapat, maka yang datang harus gubernur atau wakil gubernur. Menteri ada rapat, harus gubernur atau wakil gubernur. Badannya (saya) satu, kalau ada beberapa bersamaan," ujarnya.

Dari sisi pekerjaan, Anies mengungkapkan, bisa menangani dengan baik. "Dari sisi pekerjaan, alhamdulillah tertangani karena ada manajemen. Tapi kalau badan, tubuh, cuma satu. Harus dibagi," tutupnya.

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, ada kekuatan tertentu yang menghalangi PKS mengisi posisi Wagub DKI Jakarta. Padahal jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno adalah kewenangan PKS.

"Sepertinya ada upaya untuk membolak balikan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menghalang halangi PKS menjadi Wagub dampingi Anies (Baswedan). Kita sayangkan itu, sesalkan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8).

Dia enggan menuduh siapa pihak yang menghalangi PKS menduduki kursi wagub. PKS sendiri telah menyepakati dua nama yaitu Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi Wagub DKI.

"Kenapa hal yang sudah tersusun rapi tadi diberantakan. Ini yang kita khawatirkan, karena kalau terus terjadi akan merusak harmonisasi yang selama ini sudah terbangun di DPRD DKI," ujarnya.

Nasir berharap, permasalahan yang menghambat bisa dihilangkan agar proses pengisian posisi wagub lancar. Kemudian, pengurus PKS di DKI bisa berusaha membangun komunikasi politik yang ada di DPRD DKI.