Sebagai Jalan Tengah, Anies Pakai IMB Sementara Bangun Hunian di Kampung Tanah Merah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan infrastruktur pembangunan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kendati demikian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan masih bersifat sementara.

Anies menegaskan, pembangunan hunian bagi warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, merujuk Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

"Pergub 118 Tahun 2020 bisa lihat file lengkapnya legalitasnya itu prosesnya itu berada di wilayah hukum yang tidak di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan bukan di kita jadi ada proses legal yang sedang berjalan," ucap Anies, Sabtu (16/10).

Orang lain juga bertanya?

Anies menjelaskan, IMB sementara sebagai jalan tengah agar warga setempat mendapatkan hak dasar mereka yaitu air dan listrik.

"Kita sebut jalan tengah. Jadi sambil mengikuti itu kami ambil kebijakan tiga tahunan nanti Insya Allah bisa diperpanjang kalau proses legalnya belum selesai jadi kira-kira proses legalnya selesai IMB menyesuaikan dengan keputusan hukum karena sudah menjadi ketetapan hukum nah selama itu belum biarkan ini berjalan menggunakan IMB sementara," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menghilangkan IMB. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah.

"Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling," ujar Sofyan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9).

Dia menjelaskan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

"Kalau di luar negeri Anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar," paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

(mdk/lia)