Segel Pulau G, nelayan Jakarta teriak 'Turunkan Ahok!'
Merdeka.com - Ratusan nelayan tradisional teluk Jakarta melakukan aksi teatrikal penyegelan di salah satu pulau hasil reklamasi yakni Pulau G. Mereka meminta proyek reklamasi dihentikan dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turun dari jabatannya.
"Turunkan Ahok! Turunkan! Tolak reklamasi pantai," teriak para nelayan di Pulau G, Minggu (17/4).
Akibat reklamasi, para nelayan mengaku semakin kesulitan dalam mendapatkan ikan yang berujung pada minimnya pendapatan dari hasil melaut.
-
Apa saja kebutuhan pokok yang harganya naik? Memasuki akhir November, harga sejumlah kebutuhan pokok melambung tinggi. Di pasar tradisional Boyolali, harga gula putih dan gula merah naik drastis. Kenaikan harga gula cukup tinggi hingga mencapai Rp4.000 per kilogram.
-
Dimana harga bahan pangan naik? Tak hanya beras, harga sejumlah bahan pangan di Jakarta terpantau merangkak naik.
-
Harga bahan pangan apa yang naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Siapa yang prihatin dengan mahalnya beras? 'Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
"Kebutuhan kami semakin sulit, harga bahan pokok semakin naik. Tapi kenapa rakyat ditindas seperti ini," teriak salah satu nelayan. Para nelayan juga mendesak Presiden Jokowi agar mencabut izin reklamasi teluk Jakarta.
Untuk diketahui, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta belakangan ramai diperbincangkan. Polemik mulai muncul setelah KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus suap dalam pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi.
Reklamasi teluk Jakarta dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dalam hal ini para nelayan. Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan.
Pulau G merupakan salah satu pulau yang proses reklamasinya berada di bawah PT Agung Podomoro.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaPara nelayan mengharapkan pemerintah Jakarta bisa membantu modal bagi mereka.
Baca SelengkapnyaHasil tangkapan nelayan Dadap mengalami penurunan drastis akibat gencarnya pembangunan di pesisir utara Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies menyatakan, kebijakan itu rupanya semakin menyulitkan nelayan.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Jawa Tengah. Hari ini, Jumat (29/12), dia blusukan ke Pasar Kota Wonogiri.
Baca SelengkapnyaIa ingin agar adanya kemudahan regulasi untuk para nelayan
Baca SelengkapnyaJanji itu disampaikan Kaesang ketika bertemu dan mendengarkan keluhan nelayan di Kompleks Pelabuhan Perikanan Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaSaat ini harga beras kualitas premium rata-rata telah mencapai Rp18.000 per kilogram. Angka ini naik hingga 20 persen dari harga normal tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMasuknya modal asing dan kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.
Baca SelengkapnyaRoy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.
Baca Selengkapnya