Segera disahkan, PKS sebut APBD molor karena Jokowi

Merdeka.com - Perjalanan panjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jakarta 2014, akhirnya menemui titik terang. Pembahasan di tingkat DPRD akhirnya rampung hari ini dan rencananya besok disahkan menjadi APBD.

Tak berbeda dari tahun sebelumnya, pembahasan APBD 2013 antara DPRD dan Pemprov DKI juga berlangsung alot. Kala itu, DPRD tak setuju dengan penambahan anggaran untuk empat program prioritas Jokowi, antara lain KJS, KJP, dan pembangunan rusun.

Setelah melewati lobi panjang, akhirnya DPRD menyetujui.

Hal yang sama kembali terulang tahun ini. Meski menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, RAPBD harusnya disahkan paling lambat dalam waktu 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November lalu, nyatanya baru akan disahkan pertengahan Januari.

"Alhamdulillah rapat anggaran tambahan Rp 2,5 triliun antara DPRD dan pemprov sudah berlangsung. Selesai dg hasil melegakan. Waktunya minum kopi item :)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, dalam postingan akun Twitter-nya, Senin (20/1).

Pria yang akrab disapa Bang Sani itu menambahkan, selama ini pengajuan anggaran tambahan dari pihak Jokowi sebesar Rp 2,5 triliun lah yang jadi kendala. Pengajuan anggaran tambahan itu pun sempat belum ditandatangani Jokowi.

"Ada susulan anggaran 2,5T dari pak gub bang," tulis Bang Sani menjawab pertanyaan dari akun @galihholic_23 mengapa pengesahan APBD butuh waktu lama.

Sani kemudian menjelaskan, bahwa APBD segera disahkan.

"Scr umum angg susulan 2,5T: waduk ciawi, bus transjak, lahan mrt, stadion bmw, waduk pluit dll. Sudah disepakati. Alhamdulillah. Surat anggaran susulan 2,5T tsb akan dittd sesegera mungkin oleh gub hari ini. Sbg bahan adendum KUA/PPA," tambah politikus PKS ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, lambatnya pengesahan RAPBD karena adanya dinamika politik bukan karena musibah banjir yang menerjang Jakarta. Beda dengan Jokowi, DPRD malah beralasan lambannya pengesahan tersebut lantaran Jokowi masih sibuk mengurus banjir.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Andhika mengaku tidak setuju bila pihaknya dikatakan sebagai penyebab tertundanya pengesahan RAPBD 2014 DKI. Menurut dia, adanya penambahan alokasi anggaran dalam RAPBD yang diusulkan Jokowi dan Ahok menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan. Pasalnya, penambahan alokasi ini mau tidak mau membutuhkan pembahasan lanjutan untuk penggunaannya.

Awalnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD 2014 sebesar Rp 67,5 triliun. Namun, Jokowi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun sehingga alokasinya menjadi Rp 69,5 triliun. Tambahan tersebut membuat jadwal pengesahan mundur menjadi 27 Desember 2013 lalu. Tetapi, Pemprov DKI kembali mengajukan tambahan sebesar Rp 2,5 triliun. Dengan demikian RAPBD 2014 menjadi Rp 72 triliun.

"Tambahan itu muncul karena sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang terbentuk lebih tinggi dari perkiraan Pemprov DKI," kata Andhika. (mdk/lia)