Sejak Kepemimpinan Jokowi, Rumah Dinas Gubernur DKI Belum Direnovasi

Merdeka.com - Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta menilai rumah dinas Gubernur DKI Jakarta harus segera direnovasi. Hal ini karena bangunan yang merupakan bagian dari cagar budaya harus dirawat nilai historisnya.

Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta, Bambang Eryudhawan menjelaskan, renovasi itu baru dilakukan sekarang ini karena sudah tertunda sekian kali sejak sebelum era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan sebelumnya.

"Kan dulu zaman Pak Jokowi gak jadi (renovasi), zaman Pak Ahok gak jadi karena gak tinggal di situ, zamannya Djarot gak jadi. Terus zaman Pak Anies baru sekarang kali ya. Tahun lalu gak jadi," katanya, Rabu (9/10).

Dia menilai, biaya sebesar Rp2,4 miliar yang dianggarkan untuk renovasi ini jugalah tidak berlebihan. Sebab yang terpenting, Bambang menjelaskan, bahan untuk renovasi nanti dibeli secara gelondongan dan bukan satuan agar tidak jadi terlalu mahal.

Kemudian, waktu pengerjaan renovasi pun sedang dijadwalkan oleh pihaknya. "Kalau angkanya Rp2,4 miliar itu mungkin perencanaan harusnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kemudian pelaksanaannya tuh kontraktor mengerjakannya sekurang-kurangnya 4-5 bulan," terangnya.

Selain itu, renovasi juga tak boleh mengubah nilai historis dari bangunan. Bambang menyatakan, hal itu nantinya akan dipastikan oleh si arsitek yang bertanggung jawab.

"Jadi si arsiteknya harus paham betul mana bagian yang bersejarah. Cagar budaya dibentuk kan atas peristiwa sejarahnya. Mana yang bersejarah, mana yang asli, mana yang tambahan," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto menyebut alokasi terbesar anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yakni kayu untuk bagian atap.

"Atap itu memang paling mahal. Rangka atap paling besar kita perbaiki," kata Heru saat dihubungi wartawan, Selasa (8/10).

Dia menyebut saran dari tim pemugaran cagar budaya, jenis kayu yang digunakan untuk renovasi setidaknya mendekati kayu jati asli. Akan tetapi harga kayu tersebut tidaklah murah, sehingga dapat membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Karena hal itu, Heru menyebut untuk bagian atap harus dilakukan pembongkaran dan dipasang dengan kayu baru.

"Kalau tim pemugaran itu sarannya mendekati material yang sama. Harganya memang mahal," ucapnya.

Selain untuk kayu untuk atap, Heru menyebut terdapat sejumlah komponen dengan besaran anggaran yang bervariatif. Seperti halnya biaya pekerjaan sampai ongkos tukang bangunannya.

"Paling besar di atap hampir berapa ratus juta rupiah. Atap, terus penutup atap ada macam-macam. Mulai dari rangka, balok, reng kemudian dilapisi aluminium foil," jelasnya.

Sementara itu, anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat sebesar Rp2,4 miliar.

Usulan anggaran itu sendiri tertera di draf pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak, karena lantainya bagus," tutur Heru saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Menurut dia, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta termasuk dalam cagar budaya, maka tak boleh ada penggantian desain dalam upaya rehabilitasi. Pada prinsipnya, tak boleh ada bagian rumah yang diubah.

Atap yang diganti nanti pun harus berbentuk sama seperti semula.

"Paling itu harus dibersihkan, dikembalikan seperti semula. Enggak boleh berubah," ujarnya.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com