Sekda DKI sebut moratorium pulau G dicabut asal izin Amdal lengkap

Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pemerintah pusat akan mencabut moratorium pulau G setelah masalah administrasi diselesaikan seperti dokumen tentang izin lingkungan dilengkapi. Ini diungkapkannya setelah Pemprov DKI mengikuti rapat di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

"Kita rapikan dokumen terkait dengan AMDAL karena izin lingkungan harus diperbaiki. Kita lakukan semuanya secara internal DKI untuk perbaikan AMDAL nanti supaya KLH bisa melihat dokumen AMDAL kita apa lagi yang kurang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at (29/9).

Lanjut Saefullah, setelah masalah administrasi diselesaikan, Pemprov DKI kembali akan rapat bersama Kementerian terkait di Kemenko Kemaritiman.

"Hari Senin siang kita rapat lagi dengan Menko Maritim dan beberapa kementerian lain supaya ini tuntas, jangan berlarut-larut," jelasnya.

Dan pada hari Senin pekan depan moratorium untuk pulau G bisa bisa di Cabut. "Iya mudah-mudahan hari Senin langsung dicabut. Buat apalagi sih ditahan-tahan orang juga udah tanggung kerja," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akhirnya mencabut moratorium atau sanksi administrasi terhadap pulau reklamasi C dan D. Hal ini karena pengembang dari pulau C dan D PT Kapuk Naga Indah, telah memperbaiki persyaratan administrasi.

Dijelaskan Siti, dalam catatan KLHK, pengembang melanggar sebelas poin selama empat belas bulan KLHK meminta pengembang untuk memperbaik dan sebelum poin tersebut sudah selesaikan sudah diselesaikan oleh pengembang.

"Tahun 2016 itu ada 11 poin dan sebelasnya sekarangnya mereka sudah selesaikan jadi misalnya kita minta ubah amdal mereka sudah ubah," jelas Siti di Kemenko Maritim, Rabu (6/9).

Kemudian terkait masalah pengelolaan pasir urug, pengembang juga sudah memperbaiki, kemudian berikan data rinci tentang sumber pasir urug. Kemudian sumber dan jumlah material tanah lainnya, kemudian memperbaiki saluran yang harus dilebarkan PT Kapuk Naga Indah juga sudah memperbaiki dan menyelesaikan persoalan itu semua.

"Dia juga harus merapikan melakukan pengerukan karena terjadi pendangkalan itu untuk kepentingan alur pelayaran mereka juga sudah lakukan. Kemudian harus rapikan pulau itu dengan beton itu dia sudah lakukan dgn rapi," ungkapnya.

"Kemudian izin lain misalnya dia harus teliti lagi bagaimana sistematika kerja dgn kontraktor dan lain sebagainya, truk bolak balik lewat dan berapa material yg di bawa. Itu hal-hal administratif itu sudah kita minta dan mereka lakukan kemudian upaya lain yang harus terkait sudah mereka lakukan," sambungnya.