Sekwan Ngaku Undang Ketua Fraksi saat Anies dan Prasetio Bahas Tarif MRT

Merdeka.com - Sekretaris Dewan (Sekwan) M Yuliadi mengatakan semua pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta dilibatkan dalam kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengenai penetapan tarif kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

"Memang waktunya sangat dadakan, disetujuin di forum. Resmi kok, ada notulennya, undangannya ada," kata Yuliadi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/3).

Dia menjelaskan saat pertemuan itu, sejumlah ketua fraksi memang berhalangan untuk hadir. Mulai dari Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus yang tengah mengisi LHKPN hingga Ketua Fraksi PKS Suhaimi dikarenakan tengah sakit.

Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga saat pertemuan itu ada agenda pemenangan untuk Pilpres 2019.

"Ada yang ditelepon langsung sekretariat ada yang dari pak ketua, dari staf, ini kan jadwalnya sama acara Bamus. Selesai Bamus mereka dipanggil ke atas (ruangan Prasetio)," ucapnya.

Saat pertemuan itu, Yuliadi menyebut Anies hanya menjelaskan skema pembayaran tarif MRT Jakarta berdasarkan tabel yang pernah diajukan.

"Semua prinsipnya nggak berubah, dari Rp 8.500 dalam tabel," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai negosiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang dilakukan pada, Rabu, 26 Maret 2019.

"Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3).

Taufik menjelaskan keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin, 25 Maret 2019. Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada.

Karena hal itu, Politisi Partai Gerindra menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta.

"Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal," ucapnya.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jaarta Bestari Barus menganggap hasil negoisasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal.

"Saya nggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab," kata Bestari.

Bestari mengatakan keputusan tarif itu harus melalui kesepakatan bersama bukan melalui keputusan sepihak dengan melalui prosedur yang ada.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com (mdk/eko)