Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selain Formula E, APBDP DKI 2019 akan Akomodir Rumah DP 0 Rupiah

Selain Formula E, APBDP DKI 2019 akan Akomodir Rumah DP 0 Rupiah Rumah DP 0 rupiah. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 DKI Jakarta akhirnya disepakati dengan memasukkan anggaran untuk Formula E hingga rumah DP 0 Rupiah.

"Tadi dari hasil rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disetujui bersama bahwa KUPA-PPAS APBD-P sudah disepakati, tinggal nanti diajukan paripurna Raperda anggarannya yang direncanakan Senin besok dimulai," kata Wakil Ketua Dewan DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Selasa (13/8).

Anggaran-anggaran yang akhirnya dimasukan adalah anggaran untuk menggelar balapan ajang Formula E sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling. Kemudian, anggaran untuk penambahan hunian DP 0 Rupiah sebesar Rp 800 miliar serta anggaran pengelolaan sampah dengan tipping fee sebagai konsekuensi pengelolaan di TPST antara berbasis teknologi dengan kerja sama bersama BUMD, BUMN atau swasta.

Orang lain juga bertanya?

Triwisaksana mengungkapkan, dalam pembahasan terungkap bahwa ada defisit anggaran sebesar Rp 360 miliar.

"Karena ada penambahan dan pengurangan hasil pembahasan komisi-komisi bersama SKPD, namun sudah bisa diakomodir oleh TAPD dengan meningkatkan perolehan pajak sebesar Rp 360 miliar, alhamdulillah sudah beres," jelasnya.

Seperti dilansir dari Antara, adapun yang ditekankan untuk pajaknya ditingkatkan adalah bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.

"Kami harapkan bisa dicapai dengan melibatkan wali kota, camat, lurah dan RT-RW untuk mendata ulang penunggak pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya sampai dua juta penunggak. Lalu pengampunan pajak seperti tahun-tahun lalu ditambah pokoknya bagi kendaraan di bawah 2016-2013 kena 25 persen dan di bawah 2012 ke bawah kena 50 persen," ujar Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin.

Pemprov DKI Jakarta membacakan nilai KUPA-PPAS untuk rancangan APBD-P DKI tahun 2019 turun Rp 2,55 triliun dari APBD 2019.

"Ada penurunan dari Rp88,09 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp86,52 triliun. Terjadi penurunan Rp2,55 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).

Penurunan nilai APBD-P ini juga diiringi dengan berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019 ini dari APBD 2019 lalu dari Rp 74,77 triliun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun sekitar Rp 142 miliar.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.

Baca Selengkapnya
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan

Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan

Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI DiizinkanUtang Rp1 Triliun untuk Bangun RDF
Pemprov DKI DiizinkanUtang Rp1 Triliun untuk Bangun RDF

Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya

Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Rumah di Jakarta Wajib Bayar Retribusi Kebersihan Mulai Awal 2025, Segini Tarifnya
Rumah di Jakarta Wajib Bayar Retribusi Kebersihan Mulai Awal 2025, Segini Tarifnya

Kebijakan retribusi kebersihan ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan daya listrik.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Bangun RDF Plant Senilai Rp1,2 T di Rorotan, Apa Kelebihannya?
Pemprov DKI Bangun RDF Plant Senilai Rp1,2 T di Rorotan, Apa Kelebihannya?

Pemprov DKI Bangun RDF Plant Senilai Rp1,2 T di Rorotan, Apa Kelebihannya?

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Proyek ITF Batal, Jakpro Dapat Suntikan Modal Rp2,4 Triliun Bangun LRT Velodrome-Manggarai
Proyek ITF Batal, Jakpro Dapat Suntikan Modal Rp2,4 Triliun Bangun LRT Velodrome-Manggarai

Suntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.

Baca Selengkapnya