Selain rusun, Pemprov DKI berikan bus sekolah buat warga Kalijodo

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengultimatum warga yang memiliki kartu tanda penduduk DKI dan berdomisili di kawasan Kalijodo, untuk segera mendaftar untuk mendapatkan rusun di Pulogebang dan Marunda setelah huniannya direlokasi pada Senin (29/2) depan. Menurut Djarot, imbauan itu diberikan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 agar warga mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan liar di Kalijodo.

"Kami sudah sosialisasi, kemaren SP 1, bentar lagi SP 2, dan SP 3. Kami berharap, bagi warga yang ber-KTP DKI segera melapor untuk mendapatkan rusun, paling lambat tanggal 28 ini," kata Djarot di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/2).

Dia pun memastikan dua rusun yang disediakan sudah siap. Tak hanya itu, bagi anak-anak rusun, Pemprov DKI juga telah menyediakan fasilitas pendidikan sampai bus-bus yang siap antar jemput mereka ke sekolah.

Orang lain juga bertanya?

"Mereka kita arahkan ke rusun, kemudian kami akan fasilitasi bantu pendidikan anak-anaknya. Kalau mereka tetap sekolah yang lama, kami sediakan bus sekolah untuk mengantar mereka, untuk pindahan kami juga sediakan, kita sediakan bus," ujar dia.

Seperti diketahui, ada enam rukun tetangga (RT) dengan sekitar 300 kepala keluarga yang menghuni wilayah Kalijodo. Satu RT masuk dalam wilayah Jakarta Barat dan lima lainnya termasuk Jakarta Utara.

Oleh Pemprov DKI, mereka rencananya direlokasi ke Rusunawa Marunda Jakarta Utara dan Pulogebang Jakarta Timur. Sedangkan, sebagian warga lainnya memilih pulang kampung setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi penertiban Kalijodo.

Warga yang ingin mendapat unit rusun harus membawa dokumen asli dan fotokopi kelengkapan administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat kepemilikan bangunan atau bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB). Sementara, penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara pada 29 Februari mendatang setelah keluarnya surat peringatan (SP) 1.

"Persiapan sudah matang, tanggal 29 Februari eksekusi," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/2).

(mdk/gil)