Selain uang saku Rp 10.000, Ahok janjikan ketua RT pulsa Rp 75.000

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok perubahan sistem pemberian uang operasional bagi ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap daerah di Jakarta. Sistem ini akan diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur atau pergub.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok sudah menjanjikan memberikan uang operasional Rp 10.000 untuk setiap laporan dari ketua RT/RW. Tidak hanya itu, Ahok juga menjanjikan uang pulsa bagi ketua RT/RW untuk mempermudah pelaporan kondisi lingkungan sekitar.

Pelaporan dilakukan melalui aplikasi berbasis Android bernama Qlue. Qlue merupakan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk mengajukan keluhan, saran atau kejadian apapun yang dialaminya kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Ada biaya pulsa handphone Rp 75.000, dia lapor di Qlue. Kalau dia tidak lapor, tidak ada lagi duit buat anggota buat RT/RW," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, (9/10).

Ahok menjanjikan uang pulsa dengan syarat ketua RT/RW wajib memberikan laporan kondisi lingkungannya minimal 3 kali sehari. Ahok menyebutkan, dalam sebulan ketua RT dan RW harus memberikan laporan sebanyak 90 kali.

"Ketua RT harus melaporkan semua kondisi lingkungannya sehari minimal 3 kali lah," ungkap Ahok.

Sebelumnya, perubahan sistem ini disesuaikan dengan program Smart City yang digagasnya. Menurut Ahok, uang operasional yang diberikan kepada RT dan RW nantinya akan ditentukan berdasarkan laporan masyarakat yang mereka tindak lanjuti.

Ahok menjelaskan, setiap laporan dari para RT dan RW akan ditindak lanjuti pihak Pemprov melalui aplikasi berbasis Android bernama Qlue.

"Malahan ada RT/RW yang kita urus. Kita lagi dorong RT/RW wajib lapor, jadi uang operasionalnya dari situ. Jadi Rp 10 ribu per laporan," kata Ahok di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Selanjutnya, menurut Ahok, melalui aplikasi Qlue ini, Pemprov DKI Jakarta lebih mudah dalam memonitoring kinerja para pejabat daerah, mulai dari wali kota, camat, lurah bahkan sampai ke tingkat RT.

"Bagus, justru kita bisa periksa semua laporan-laporan mereka, dia bisa kita lihat kan, intinya gimana, kita bisa lihat. Yang pasti kalau dia tidak mau lapor atau (respons pengaduan masyarakat) kita pecat," jelas Ahok.