Selesaikan Masalah Sampah Jakarta, DPRD Sarankan Pemprov DKI Sering ke Bantargebang
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendesak Pemprov DKI Jakarta lebih serius menangani masalah sampah. Pasalnya ibu kota diperkirakan mengalami darurat sampah tahun 2021.
"Pemprov itu sama SKPD agak seringlah datang ke Bantargebang untuk melihat penumpukan sampah yang sudah 'overload' sampai 2021. Mau diapain kalau misalnya Bantargebang ditutup, tidak bisa menerima sampah lagi?," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/8).
Untuk itu, politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar Pemprov DKI segera membangun fasilitas pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Kenapa Banyumas menjadi wilayah darurat sampah pada tahun 2018? Puncaknya pada tahun 2018, wilayah Banyumas dinyatakan sebagai wilayah darurat sampah. Saat itu masalah sampah di Banyumas sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Siapa yang terlibat dalam pengelolaan sampah? Kelompok Pengelola Sampah Mandiri merupakan kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat padukuhan yang mulai digencarkan kembali oleh Pemkab Sleman.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menyayangkan pembangunan ITF Sunter belum terealisasi padahal peletakan batu pertama sudah dilakukan pada Desember 2018.
"Saya jadi curiga investasi untuk melaksanakan pembangunan ITF Sunter itu kenapa tidak jalan, jangan-jangan investasi belum ada, belum ada dananya," jelasnya.
Dia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terbangun kesadaran dalam pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan hingga reproduksi, sembari membangun ITF di Sunter.
Pandapotan menambahkan ITF Sunter memiliki kapasitas sekitar 2.000 ton dari total sampah DKI Jakarta per hari mencapai 7.000-8.000 ton.
Keberadaan ITF Sunter itu diharapkan akan mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang diperkirakan akan penuh tahun 2021 sehingga itu dianggap darurat sampah bagi Jakarta.
Proyek yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo itu bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia, Fortum Power yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan ITF Sunter, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun tiga ITF lagi yang berada di Cakung Cilincing, Cengkareng, dan Marunda.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaPDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca SelengkapnyaHeru budi menjawab tudingan dirinya telah melanggar aturan usai setop pembangunan ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaMenurut Sarjoko, mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI Jakarta yang ada saat ini dengan tipping fee yang akan dibayar kepada mitra.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta terus mengintegrasikan pengolahan sampah mulai dari hulu, tengah ke hilir.
Baca SelengkapnyaPadahal sampah di rumah warga sudah menumpuk sejak beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaIa menegaskan bahwa dirinya ingin Heru melanjutkan pembangunan di JIS agar dapat terus digunakan di event-event lainnya.
Baca Selengkapnya