Follow
Sempat diimingi, Bank DKI ternyata dihapus dari penerima PMP
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Yakni, Bank DKI, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), lalu PT Mass Rapid Transit.
Namun, rencana pemberian modal ini akan berubah jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggunakan, APBD DKI Jakarta 2014. Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, untuk PMP tidak akan menyertakan Bank DKI.
"Enggak ada Bank DKI, siapa bilang. MRT sama PT Transjakarta udah pas. Dari awal udah dua," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Apa target PDB Indonesia dalam 5 tahun? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Menurutnya, pengusulan pemberian modal sedari awal tidak pernah diusulkan untuk Bank DKI. Bahkan, dalam surat rekomendasi yang diusulkan Komisi C tidak tercantum. Sehingga PMP hanya diberikan kepada PT MRT sebesar Rp 1 triliun dan PT Transjakarta sebesar Rp 1 triliun.
"Enggak, di rekomendasi Komisi C cuma ada dua. Kalau nanti dievaluasi kami berjalan, terus DPRD mau kasih (Bank DKI) ya dimasukan," terang mantan wali kota Jakarta Utara ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengalokasikan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam RAPBD 2015 untuk Bank DKI sebesar Rp 500 miliar. Padahal mulanya hanya dialokasikan untuk dua BUMD, yakni MRT dan TransJakarta sebesar Rp 5,62 triliun.
Padahal sebelumnya, dalam rapat pimpinan antara DPRD DKI Jakarta dan eksekutif disebutkan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 hanya ada dua BUMD yang mendapatkan suntikan dana segar yakni PT MRT dan PT TransJakarta. Adapun besarannya untuk PT MRT Rp 4,62 triliun dan PT TransJakarta senilai Rp 1 triliun.
"Bukan terlalu mendadak, sudah ada tiba-tiba hilang. Saya bilang, Bank Jabar Banten sama Bank Jatim sudah BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) 3 dengan Rp 4,5 triliun atau berapa," kata Ahok.
"Nah kita kan nanggung nih, kenapa kita nggak bikin Bank DKI BUKU 3 sama seperti mereka. Kita malah mau BUKU 4. Kalau mau BUKU 4 kan lewat BUKU 3 dulu. Setor Rp 250 miliar lagi kan sudah jadi BUKU 3. Ya, setor dong saya bilang," jelasnya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca Selengkapnya
1 juta nasabah pelaku UMKM telah tercatat masuk dalam daftar penghapusan utang.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
OJK telah melakukan pencabutan izin kepada sejumlah bank di daerah.
Baca Selengkapnya
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaMaman menyebut, kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.
Baca Selengkapnya
OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca Selengkapnya