Senjata Ahok skak mat DPRD DKI

Merdeka.com - Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI tak kunjung usai. Keduanya sama-sama ngotot dengan keyakinannya masing-masing.

Ahok menuding DPRD DKI telah bermain curang dalam APBD 2014. Bahkan, Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun. Di antaranya digunakan untuk membeli Uninterrupted Power Supply (UPS) sebesar Rp 6 miliar.

Tak tinggal diam, Ahok pun melaporkan permainan DPRD DKI itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, DPRD DKI akan melaporkan balik Ahok ke KPK dan Bareskrim Polri pekan depan. Ahok dituding melakukan pemalsuan dokumen dan penyuapan terhadap anggota dewan sebesar Rp 12,7 triliun.

Apa yang Ahok dapat lakukan untuk membuktikan temuannya dan melawan tudingan DPRD DKI? Berikut senjata ahok untuk skak mat DPRD DKI, seperti dihimpun merdeka.com, Kamis (4/3):

SKPD berani nyanyi jerat anggota dewan korup

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) berkomitmen untuk menjerat pelaku korupsi di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, belum ada anggota DPRD DKI yang dijerat kasus korupsi."Makanya kali ini kita mau jerat dia," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/3).Dia mengatakan, perlu strategi dan dukungan dari berbagai pihak agar pelaku korupsi bisa dijerat. Namun, Ahok akan menelisik prosesnya terlebih dahulu."Makanya kita lihat prosesnya. SKPD harus 'nyanyi' nanti, aliran dana di PPATK dilihat semua," ujar Ahok.

Angket ke lurah dan camat tolak dana siluman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpulkan lurah dan camat se-DKI Jakarta. Tujuan pengumpulan ini untuk mengetahui mana program-program yang diusulkan oleh mereka agar masuk dalam APBD DKI Jakarta 2015.Pada kesempatan ini,  Ahok meminta lurah dan camat untuk mengisi surat pernyataan. Ada dua surat disiapkan, satu menyatakan setuju dengan APBD versi Pemprov DKI dan lainnya setuju dengan APBD versi DPRD DKI."Saya mau mengajak Bapak Ibu, bukan untuk membela Ahok, tapi agar APBD tidak ada dana siluman lagi. Kalau Bapak Ibu memutuskan mau ikut anggaran siluman silakan menyetujui APBD versi DPRD. Tulis di kertas, saya setuju dengan yang ini sesuai dengan yang saya usul," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, dengan adanya surat pernyataan ini, maka akan diketahui siapa-siapa saja yang mendukung sistem e-budgeting. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta mengetahui siapa yang mendukung adanya anggaran siluman."Kalau tidak setuju tulis 'TIDAK SETUJU'. Kalau Bapak isi 'SETUJU' berarti versi e-budgeting diubah. Hari ini saya ajak pemisahan yang jelas. Mau ikut kelompok siluman atau kami," tegasnya.

Lurah & camat se-DKI temukan mark up anggaran APBD versi Dewan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota DKI Jakarta. Hasilnya pertemuan itu mencengangkan, sebab hampir seluruh lurah dan camat bingung dengan anggaran yang ada di APBD versi DPRD DKI Jakarta.Seperti yang ditemukan Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim. Dia mengatakan, terjadi penggelembungan anggaran dari jumlah yang diusulkannya saat musrembang, nilainya pun mencapai dua kali lipat dari anggaran yang diajukan dalam e-budgeting."Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," terangnya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3). (mdk/efd)