Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serapan anggaran DKI masih rendah, Sandi tak mau dengar banyak alasan

Serapan anggaran DKI masih rendah, Sandi tak mau dengar banyak alasan ahok-Sandiaga Uno. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Triwulan I 2018 telah berakhir dan serapan anggaran Pemprov DKI masih rendah. Berdasarkan data dari http://publik.bapedadki.net/ total serapan anggaran belanja per 6 April 2018 sebesar Rp 6,78 triliun atau 9,5 persen dari total APBD Rp 71,16 triliun.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengakui rendahnya serapan anggaran dapat memicu terhambatnya program pemerintah. Menurutnya, salah satu kendala rendahnya penyerapan adalah sulitnya pengadaan atau pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air untuk pembuatan waduk, situ, dan normalisasi sungai.

"(Penyerapan) delapan persen total dari target 12 persen. Kalau dibedah lagi dibuka, dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, hanya satu belanja yang belum bisa dapat kita kategorikan sukses, yaitu pengadaan tanah," kata Sandi di Balai Kota, Kamis (5/4) malam.

Orang lain juga bertanya?

Sandiaga menyebut, pola kerja dan penyerapan dari SKPD cenderung berbentuk tongkat hoki atau kurva cenderung datar selama beberapa bulan dan baru naik menukik pada bulan-bulan terakhir. Sandi berencana mengubah pola tersebut, agar panak buahnya tidak menggenjot penyerapan anggaran di akhir tahun.

"Dan ini akan memang mulai harus kita bicarakan tahun 2019 mulai sekarang. Mulai bulan Maret, April," ujarnya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan penyebab terjadinya kurva tongkat hoki. Pertama, kata Sandi, perencanaan SKPD yang kurang baik dari awal. Kedua, persiapan dari masing-masing SKPD yang perlu ditingkatkan. Ketiga, belum semua kelompok SKPD melakukan pengadaan barang/Jasa pemerintah melalui e-purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-katalog).

Sandi meminta para kepala Dinas yang beralasan serapan rendah karena sulit lelang untuk berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Barang dan Jasa (BPBDJ)

"Sudah tidak ada alasan lagi bahwa penyerapan rendah karena lelang, atau barang-barang yang belum masuk ke katalog lokal. Ini yang kita inginkan," ujarnya.

Ia meminta semua SKPD melakukan percepatan lelang sehingga proses eksekusi dan penagihan pembayaran usai proyek rampung dikerjakan dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, ia juga akan memberlakuan lelang konsolidasi terhadap proyek pembangunan yang nilainya kecil dan sama.

"Mau itu programnya lelang konsolidasi, harus dibuka untuk usaha kecil dan menengah. Tapi kita ingin perencanaannya lebih baik," tandasnya

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati

Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.

Baca Selengkapnya