Follow
Serapan APBD DKI rendah, Anies bilang masih lebih tinggi dibandingkan periode lalu
Merdeka.com - Penyerapan APBD DKI Jakarta terbilang rendah, hanya 6 persen dari Rp 77,117 triliun pada triwulan pertama. Menurut Anies, serapan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Jadi penyerapan anggaran kita sampai dengan akhir maret 8,23 persen. Ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,65 persen. Dibandingkan tahun lalu? Ini lebih tinggi," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Anies mengakui, serapan anggaran ini tidak mencapai target. Namun, pihaknya telah menyelenggarakan rapat untuk membahas hal ini.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kapan Anies menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Apa yang diungkapkan Anies tentang klaim TKN? 'Ya tinggal dilihat besok malam,' kata Anies di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).
"Seluruh SKPD dipanggil. Semua SKPD diminta menunjukkan serapannya," ujar Anies.
Dalam rapat tersebut pun terungkap bahwa Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) yang capaian anggarannya paling rendah. Ada kegiatan yang tidak diizinkan tapi masih dilakukan Sudin SDA terkait transaksi pengadaan tanah secara tunai.
"Karena itu tentu sekarang periode penyesuaian. Karena harus menggunakan transaksi non cash," Anies menjelaskan.
Siang ini, pihaknya akan menyelenggarakan rapat khusus membahas persoalan ini. Pemprov juga mencari tahu faktor lain yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
"Lalu ke depan setiap dua minggu sekali di Senin gasal ada laporan tentang serapan," tutup Anies.
Reporter: Anendya Niervana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Dengan IKP, kata Dani, bisa mendorong kinerja perangkat daerah untuk merespon kondisi maupun isu aktual di Kabupaten Bekasi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 pada Selasa 12 Desember 2023
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya