Follow
Sering kalah di PTUN, alasan Ahok copot Kepala Biro Hukum
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana melakukan perombakan besar-besaran PNS di lingkungan Balai Kota Jakarta. Pelantikan PNS yang mendapat jabatan baru diselenggarakan Jumat (8/1) sore.
Ahok menjelaskan, salah satu pos yang dirombak adalah Kepala Biro Hukum, yang saat ini dijabat Sri Rahayu. Pergantian ini dimaksudkan agar ke depannya, Pemprov DKI Jakarta tidak sering kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti kekalahan atas gugatan mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Retno Listyarti.
"Target penggantinya yang lebih berani aja. Untuk lebih banyak litigasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (8/1).
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Kenapa Anies meminta majelis hakim bersikap berani? 'Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan,' kata Anies di rumah pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
Ahok mengatakan pengganti KaBiro Hukum berasal dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Sebelumnya, calon pengganti Sri Rahayu ini sempat ditempatkan di Biro Hukum.
Sebelumnya, Ahok menegaskan melakukan perombakan besar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pergantian tersebut dilakukan atas permintaan SKPD.
"Jadi beberapa kita minta ganti. SKPD yang usul karena sekarang kan Kepala Dinas sudah mulai sadar nih kalau bawahannya enggak mau diganti, dia juga kena," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (7/1).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca Selengkapnya
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Ahok Berniat Mundur dari Pertamina sejak Lama, Ingin Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Jakarta
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Ahok memutuskan untuk mundur dari Komut Pertamina untuk berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.
Baca Selengkapnya
Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina pada masa kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ahok divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama pada 9 Mei 2017.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya