Setahun kinerja Anies, PDIP sindir 'Keberpihakan pada rakyat miskin di mana?'

Merdeka.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, genap satu tahun pada 16 Oktober 2018 besok. Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, menilai program kerja Anies selama setahun belum sempurna karena gagal menjadikan hunian untuk rakyat miskin Jakarta.

Padahal, katanya, hal itu menjadi janji Anies-Sandi semasa kampanye dulu.

"Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan dengan cicilan Rp 2 juta perbulan. Tentunya ini di luar listrik dan air bersih, Iuran Pengelolaan Lingkungan karena status rusunami tidak diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" kata Gembong di DPRD DKI, Senin (15/10).

"Gubernur Anies banyak berkata-kata, miskin berbuat," tambah Gembong

Selanjutnya, Fraksi PDI-P menyoroti target OK OCE yang tak terpenuhi. Gembong menyatakan awalnya program itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan. Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.

"Mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha. Tak ada izin, tak dapat menjalankan usahanya.Data faktual menunjukkan bahwa data per Januari sampai dengan awal Oktober 2018 barulah hanya mencapai 1.811 IUMK (Ijin Usaha Mikro & Kecil) milik Pengusaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya

"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya.

"Minimnya peminat operator atau koperasi angkutan umum bergabung disebabkan tidak tersedianya proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI. Alhasil jumlah armada yang bergabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani 33 rute. Angka itu jauh dari target 2.000 armada yang digembar gemborkan Pemprov," bebernya

Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi. "Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi. Atau kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI. Jumlah becak tidak banyak di DKI, kami rasa APBD mampu mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji pengayuh becak," ujarnya.

Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan dan normalisasi sungai wajib dilakukan untuk mengurangi banjir.

"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar Ciliwung Cisadane, normalisasi Kali Pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40%, dan masih banyak lagi yang belum terlaksana secara operasional lapangan. Ditambah dengan benturan pelaksanaan anggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditengarai dengan pengembalian anggaran normalisasi sungai ke APBN," jelasnya.

"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," jelas dia.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com