Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setelah Disparbud, Ahok semprot juga Disdik & Dinas Pertamanan

Setelah Disparbud, Ahok semprot juga Disdik & Dinas Pertamanan Ahok dan Khofifah bagi kursi roda. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengakui satu tahun pemerintahannya masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan terutama soal penyusunan anggaran. Selain di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dia juga melihat ada pemborosan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menurutnya, penyusunan dan pengalokasian anggaran di Disdik juga banyak permainan dan tidak tepat sasaran. Semisal, katanya saat pelatihan bahasa inggris, jumlah peserta dan anggaran yang digunakan sebelumnya terlalu besar.

"Kemarin juga sama, pendidikan juga banyak yang enggak perlu. Terus misalnya ngajarin orang tentang bahasa inggris, yang diundang 20 orang, di bawah Rp 200 juta," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11).

Tak cuma Disdik, Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga disorot Ahok. Dia memastikan tahun depan anggaran yang sifatnya pemborosan di sejumlah dinas tak ada lagi.

"Taman juga sama, jadi banyak sekali permainan penunjukan langsung, di bawah Rp 200 juta, di bawah Rp 200 juta tapi banyak sekali," jelasnya.

Dia menambahkan, entah kenapa sering kali dinas memasukkan anggaran yang pemanfaatannya belum jelas. Ahok memastikan, jika didapati banyak dinas yang punya anggaran besar tapi kerja tak maksimal akan dipotong.

"Pertama kita harap birokrasi mesti beres, terutama soal anggaran, saya pikir mereka udah potong, kan mereka udah ngaku potong banyak, misalnya kita katakan Disparbud, dulu mereka habisin Rp 1,2 - 1,3 triliun , makanya kita suruh potong, dia potong tinggal 700 miliar," beber mantan bupati Belitung Timur itu.

"Saya biarin dia dulu, terus saya cek lagi, ternyata saya masih bisa potong Rp 300 miliar lagi, dia banyak sekali penganggaran yang sebenarnya nggak perlu," tutupnya.

Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Beberkan Kriteria Sosok Ideal Gubernur Jakarta
Ahok Beberkan Kriteria Sosok Ideal Gubernur Jakarta

Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Komitmen Transparan dengan APBD, Ade Sumardi Pamer Program KTP di Lebak
Komitmen Transparan dengan APBD, Ade Sumardi Pamer Program KTP di Lebak

Ade Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.

Baca Selengkapnya
Diperiksa Tiga Jam Terkait Dugaan Korupsi Pemkot Semarang, Sekda Dicecar Seputar Proses Penganggaran
Diperiksa Tiga Jam Terkait Dugaan Korupsi Pemkot Semarang, Sekda Dicecar Seputar Proses Penganggaran

Pemeriksaan dilakukan di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung Kota Semarang pada Selasa (30/7).

Baca Selengkapnya
Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel
Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel

Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi

Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Ungkap Sosok Gubernur Jakarta yang Baik, Bisa Buktikan Sumber Hartanya
VIDEO: Ahok Ungkap Sosok Gubernur Jakarta yang Baik, Bisa Buktikan Sumber Hartanya

Menurut Ahok, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya

Baca Selengkapnya
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
APBN 2024 Capai Rp3.325 Triliun, Jokowi: Jangan Ada Celah Sedikitpun untuk Korupsi
APBN 2024 Capai Rp3.325 Triliun, Jokowi: Jangan Ada Celah Sedikitpun untuk Korupsi

Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Gandeng BPKP dan Inspektorat Audit Pembangunan JIS
Heru Budi Gandeng BPKP dan Inspektorat Audit Pembangunan JIS

Heru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya