Setelah Disparbud, Ahok semprot juga Disdik & Dinas Pertamanan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengakui satu tahun pemerintahannya masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan terutama soal penyusunan anggaran. Selain di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dia juga melihat ada pemborosan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menurutnya, penyusunan dan pengalokasian anggaran di Disdik juga banyak permainan dan tidak tepat sasaran. Semisal, katanya saat pelatihan bahasa inggris, jumlah peserta dan anggaran yang digunakan sebelumnya terlalu besar.

"Kemarin juga sama, pendidikan juga banyak yang enggak perlu. Terus misalnya ngajarin orang tentang bahasa inggris, yang diundang 20 orang, di bawah Rp 200 juta," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11).

Tak cuma Disdik, Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga disorot Ahok. Dia memastikan tahun depan anggaran yang sifatnya pemborosan di sejumlah dinas tak ada lagi.

"Taman juga sama, jadi banyak sekali permainan penunjukan langsung, di bawah Rp 200 juta, di bawah Rp 200 juta tapi banyak sekali," jelasnya.

Dia menambahkan, entah kenapa sering kali dinas memasukkan anggaran yang pemanfaatannya belum jelas. Ahok memastikan, jika didapati banyak dinas yang punya anggaran besar tapi kerja tak maksimal akan dipotong.

"Pertama kita harap birokrasi mesti beres, terutama soal anggaran, saya pikir mereka udah potong, kan mereka udah ngaku potong banyak, misalnya kita katakan Disparbud, dulu mereka habisin Rp 1,2 - 1,3 triliun , makanya kita suruh potong, dia potong tinggal 700 miliar," beber mantan bupati Belitung Timur itu.

"Saya biarin dia dulu, terus saya cek lagi, ternyata saya masih bisa potong Rp 300 miliar lagi, dia banyak sekali penganggaran yang sebenarnya nggak perlu," tutupnya.

Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.