Setelah Disparbud, Ahok semprot juga Disdik & Dinas Pertamanan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengakui satu tahun pemerintahannya masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan terutama soal penyusunan anggaran. Selain di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dia juga melihat ada pemborosan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Menurutnya, penyusunan dan pengalokasian anggaran di Disdik juga banyak permainan dan tidak tepat sasaran. Semisal, katanya saat pelatihan bahasa inggris, jumlah peserta dan anggaran yang digunakan sebelumnya terlalu besar.
"Kemarin juga sama, pendidikan juga banyak yang enggak perlu. Terus misalnya ngajarin orang tentang bahasa inggris, yang diundang 20 orang, di bawah Rp 200 juta," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Tak cuma Disdik, Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga disorot Ahok. Dia memastikan tahun depan anggaran yang sifatnya pemborosan di sejumlah dinas tak ada lagi.
"Taman juga sama, jadi banyak sekali permainan penunjukan langsung, di bawah Rp 200 juta, di bawah Rp 200 juta tapi banyak sekali," jelasnya.
Dia menambahkan, entah kenapa sering kali dinas memasukkan anggaran yang pemanfaatannya belum jelas. Ahok memastikan, jika didapati banyak dinas yang punya anggaran besar tapi kerja tak maksimal akan dipotong.
"Pertama kita harap birokrasi mesti beres, terutama soal anggaran, saya pikir mereka udah potong, kan mereka udah ngaku potong banyak, misalnya kita katakan Disparbud, dulu mereka habisin Rp 1,2 - 1,3 triliun , makanya kita suruh potong, dia potong tinggal 700 miliar," beber mantan bupati Belitung Timur itu.
"Saya biarin dia dulu, terus saya cek lagi, ternyata saya masih bisa potong Rp 300 miliar lagi, dia banyak sekali penganggaran yang sebenarnya nggak perlu," tutupnya.
Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dilakukan di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung Kota Semarang pada Selasa (30/7).
Baca SelengkapnyaAudit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya
Baca SelengkapnyaVideo politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaHeru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya