Follow
Setelah pencegahan korupsi, ini nama-nama TGUPP Komite Harmonisasi Regulasi
Merdeka.com - Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, telah mengumumkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) komite Pencegahan Korupsi. Bidang tersebut diketuai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.
Ada empat bidang lagi yang belum diumumkan. Namun kabar terakhir yang dapat wartawan, untuk nama-nama di bidang harmonisasi regulasi sudah rampung disusun.
"Iya bidang harmonisasi regulasinya sudah kemarin. Benar ada tujuh," kata Sekretaris Daerah, Saefullah, kepada wartawan, Rabu (10/1).
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan antar manusia? Fungsi Hukum Tak hanya tujuan hukum, teryata hukum juga memiliki fungsinya sendiri. Ada beberapa fungsi hukum yang perlu diketahui, diantaranya adalah: - Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. - Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. - Mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian. - Memberikan jaminan kenyamanan, keamanan serta kebahagiaan kepada masyarakat.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan? Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Seluruh kalangan masyarakat, baik para petinggi atau bahkan pemerintah harus tetap menaati hukum yang berlaku di sebuah negara.
-
Siapa yang diatur dalam hukum Muamalah? Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
-
Siapa yang meminta standar panduan untuk para pihak yang terlibat? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi. Namun begitu, politikus NasDem ini meminta agar pihak kepolisian memberikan standar panduan yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut.
Adapun ketujuh nama yang tergabung dalam TGUPP bidang harmonisasi adalah HMBC Rikrik Rizkiyana, Prof Djohermansyah Johar, Firtiani A Syarif, Mustafa Fakhri, Aria Suyudi, Sri Rahayu dan Bany Pamungkas.
Dia memastikan pula kerja tim ini tidak tumpang tindih dengan Biro Hukum DKI Jakarta.
"Tim ini tugasnya soal regulasi-regulasi. Misalnya kita mau membuat regulasi tentang Perda Perpasaran, terus ini bagaimana hubungannya dengan perda-perda yang lain, bertabrakan apa enggak, kemudian aturan nasional gimana. Di luar negeri aja ada menteri urusan regulasi ya," jelas Saefullah.
Untuk komite lainnya, Saefullah belum mengetahui pasti kapan akan diumumkan.
Seperti diketahui, TGUPP terdiri dari lima bidang. Selain bidang pencegahan korupsi dan bidang harmonisasi regulasi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, dan serta bidang percepatan pembangunan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Waktu saya menjadi panglima TNI saya nyentuh saja gak bisa, akhirnya saya jengkel (dengan Asabari)," ucap Moeldoko
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan ada celah praktek korupsi di sektor komoditi nikel dan timah.
Baca Selengkapnya
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.
Baca Selengkapnya
PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca Selengkapnya
Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca Selengkapnya