Setelah Pulau C & D, pemerintah juga segel Pulau G proyek reklamasi

Merdeka.com - Setelah memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi di Pulau C dan D, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) melakukan hal yang sama di pulau G yang dikelola oleh PT. Muara Wisesa Samudra. Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani mengungkapkan, pemasangan plang itu untuk menghentikan kegiatan proyek reklamasi Pulau G sementara.

Ridho menjelaskan, penghentian sementara pulau G tidak jauh beda dengan Pulau C dan D. PT. Muara Wisesa Samudra diminta untuk memenuhi kelengkapan dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi pulau G. Selain amdal, pengembang pulau G juga harus berkoordinasi dengan objek vital di sekitar lokasi Pulau G, yaitu PLTG Muara Karang.

"Karena letak Pulau G, bersinggungan dengan jalur pipa gas dan listrik," kata Ridho, Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (11/5).

Tenggat waktu yang diberikan pada pengembang juga sama dengan PT. KNI yang mengelola Pulau C dn Pulau D yaitu 120 hari.

"Apabila perusahaan tidak menjalankan perintah tersebut, sanksi tentu akan ada sanksi lainnya, seperti paling berat bisa saja pencabutan izin tergantung bagaimana pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tersebut," terang Ridho.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT Muara Wisesa, Andreas terlihat keberatan akan SK yang diterimanya. Kata dia, pihaknya baru akan mempelajari perintah Kementerian LHK.

"Kalau ibarat mobil, kita enggak bisa sekaligus berhenti. Nanti malah akan berdampak pada lingkungan. Kami pelajari dahulu instruksinya," kata Andreas.

Dari pantauan merdeka.com, di Pulau G tidak ada aktifitas pekerja. Tetapi, sejumlah kendaraan berat, memang terlihat beraktifitas. Andreas menjelaskan, kendaraan itu tengah meratakan sedimen tanah dalam rangka penghentian sementara.

Surat Keputusan penghentian sementara proyek reklamasi oleh Kementerian LHK untuk Pulau G teregistrasi dengan Nomor SK.355/MLHK/Sekjen/Kum/9/5/2016 tertanggal 10 Mei 2016. Surat Keputusan ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya.