Setop pembahasan Raperda Reklamasi, DPRD siap dituntut pengembang

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan dua raperda tentang reklamasi. Dua raperda tersebut terkait Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tidak masalah jika pengembang ataupun pengusaha pemilik pulau ingin menuntut legislatif terkait penghentian.

"Silakan saja (tuntut)," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/4).

Orang lain juga bertanya?

Ditambahkannya, DPRD DKI tak menyangka pembahasan yang dilakukan legislatif malah membuat rekan mereka M Sanusi ditangkap KPK.

"Kami kan tujuan bagus, tapi kenyataannya yang ada seperti itu," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai rencana DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda)‎. Raperda yang dimaksud adalah Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Basuki atau akrab disapa Ahok meyakini, pembahasan akan tetap berlangsung. Pasalnya, pengembang atau pengusaha pemegang izin atas reklamasi di Pantai Utara Jakarta akan mengejar mereka untuk dapat segera diselesaikan.

"Makanya pengusaha akan kejar mereka (DPRD) dong! Marahin mereka. Siapa sekarang yang lebih punya kepentingan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (11/4).

Menurutnya, pengerjaan reklamasi tidak akan berhenti. Mengingat adanya landasan hukum, Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.‎ Sehingga Pemprov DKI Jakarta akan menunda pembahasan dua Raperda tersebut pada 2019.

"Itu karena mereka (DPRD) ngancam enggak mau bahas. Kalau enggak bahas biarin aja, emang gue pikirin. Orang perda ada kok. Paling sial juga pengusaha enggak ada IMB, enggak bisa bangun. Toh nguruk pulau juga butuh tiga tahun," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menilai, keputusan yang diambil DPRD akan menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab nilai jual objek pajak (NJOP) akan terus naik hingga akhirnya Perda tersebut dapat disahkan.

"Kami hitung-hitung, makin lama kamu (DPRD) bikin aku tenang aja. Kan 15 persen kali NJOP. NJOP 5 tahun ke depan naik enggak? Naik," tutupnya.

(mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

RUU Pilkada Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya

PDIP RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan

Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.

Baca Selengkapnya

Prajurit TNI Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Baca Selengkapnya

PDIP PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya

demo dpr Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Baca Selengkapnya

KPK Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya