Follow
Setuju kenaikan tunjangan DPRD, Djarot harap kinerja juga meningkat
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempersoalkan rencana kenaikan tunjungan terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun, mantan Wali Kota Blitar ini berharap kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dibarengi peningkatan kinerja.
"Bagus, sepanjang itu sesuai dengan aturan bagus dong. Setuju kalau sesuai dengan aturan tapi harus diikuti dengan peningkatan profesionalitas produktivitas," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (12/7).
Politisi PDIP tidak ingin memberikan penilaian terkait kinerja anggota DPRD DKI Jakarta. Dia hanya menyatakan dukungannya untuk kenaikan tunjangan mereka.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Biar saja yang lihat kan masyarakat dan kita semua. Cuma memang sebaiknya dinaikkan dan itu sah, kalau sah sesuai Undang-Undang dan transparan mengapa tidak." Pungkasnya
Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tunjungan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota akan naik pada bulan Juli 2017. Hal ini sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Setelah 12 tahun enggak ada kenaikan. Pak Jokowi sudah setuju karena ini pertumbuhan (ekonomi) sudah cukup bagus," kata Tjahjo usai Rapimnas dan Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (20/6).
Menurut Tjahjo, terkait berapa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kerena setiap daerah tidak bisa disamaratakan.
"Alokasi anggarannya berapa menyesuaikan dengan kemampuan daerah, karena masing-masing daerah berbeda. Beda-beda tergantung kemampuan TKD-nya berapa," jelasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca Selengkapnya
Masuknya Jokowi menjadi anggota DPA tidak akan mempengaruhi atau membayangi Prabowo.
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca Selengkapnya