Follow
Sibuk serang DPRD, Ahok ternyata dijebak anak buahnya?
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan evaluasi pada RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Banyak sekali koreksi yang dilakukan dan dituangkan dalam draf 114 halaman.
Hasil evaluasi kemudian dikirimkan lagi ke Pemprov DKI dan ditembuskan ke DPRD. Draf itu dikirimkan untuk kemudian dibahas kembali mana-mana anggaran yang masih belum jelas.
DPRD sudah mulai membahas dengan pemprov yang diwakili Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Dalam pembahasan itu ada yang mencengangkan. Apa itu?
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca Selengkapnya
Menurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca Selengkapnya