Silat lidah DPRD dan Disdik DKI soal dana siluman APBD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih 'perang' dengan DPRD terkait anggaran Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015 yang disebutnya sebagai anggaran siluman. Ahok membuka borok para wakil rakyat yang mencoba memasukkan anggaran yang sebelumnya tidak pernah dibahas dalam total APBD Rp 73,08 triliun.

Ahok geram dan memilih mengirimkan draf APBD versi dia ke Kementerian Dalam Negeri dan mengabaikan draf APBD versi DPRD yang menurut dia telah 'diedit'. Hal inilah yang telah membuat polemik sehingga DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dana itu.

Tak cukup membuka aib DPRD, Ahok juga mengungkap praktik ini telah berlangsung semenjak 2013. Ahok membocorkan mark up anggaran pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) seharga rata-rata Rp 5,8 miliar per sekolah pada APBD 2014.

Sejumlah sekolah yang mengaku menerima alat itu mengaku tidak mengetahui harga UPS itu. Bahkan mereka mengaku dipaksa menandatangani penerimaan alat itu meski sebetulnya tidak pernah mengajukan.

Pihak DPRD dan Dinas Pendidikan DKI membantah terlibat dalam mark up pengadaan UPS itu. Berbagai alasan mereka sampaikan sampai menuding balik Ahok yang justru sedang mengalihkan permasalahan dengan menyalahkan pihak lain.

Apa saja pembelaan DPRD DKI dan Disdik terkait permasalahan ini? Berikut rangkumannya:

Mantan Kadisdik akui kecolongan anggaran UPS

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun mengaku kecolongan bisa ada anggaran UPS masuk dalam APBD 2014."Iya benar itu. Tadi saya sudah dikasih tahu Pak Gubernur. Saya waktu itu kaget anggaran itu bisa masuk. Padahal pas pembahasan enggak ada," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (26/2).Dia menjelaskan, anggaran itu tidak dimasukkan pada masa pembahasan APBD DKI Jakarta 2014. Tetapi anggaran pengadaan UPS tersebut masuk pada saat pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014."Anggaran itu masuk pas APBD Perubahan. Dan anggaran itu terpisah. Adanya di sudin-sudin," tutupnya.

DPRD DKI sebut anggaran siluman usulan anak buah Ahok

DPRD DKI membentuk panitia angket untuk mengusut dana siluman yang diungkapkan Ahok. Mereka mengaku tidak pernah tahu anggaran itu dan menyebut justru anak buah Ahok yang bertanggung jawab."Kita sudah putuskan bentuk panitia (angket), dan panitia baru mau dibentuk. Nanti setelah itu akan diselidiki semua apa yang dimaksud dengan anggaran itu. Nanti panitia angket akan diselidiki," kata Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).Ashraf mengaku sejak awal tidak tahu adanya anggaran itu. "Secara teknis saya enggak tahu (kenapa ada anggaran itu), saya pastikan itu domain SKPD, kita bukan eksekutor, kita cuma terima yang diajukan saj," imbuhnya.Dia menjelaskan, DPRD fungsinya budgeting dan membahas apa yang disampaikan eksekutif. "Jadi itu akan dikerjakan eksekutif bukan dewan. Itu ranah eksekutif.""Kita enggak punya celah mengatur, semua kembali ke eksekutif," kelitnya."Lah kita kan enggak ngerti soal UPS-UPS itu, itu kan yang ngerti eksekutif karena mereka yang ajukan," pungkasnya.

Taufik: Ahok panik akibat hak angket

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan tudingan Ahok sebagai cara mengalihkan isu. Persoalan yang ingin ditutupi Ahok terkait dokumen APBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri tanpa melalui pembahasan di DPRD terlebih dulu."Jangan menghilangkan pokok perkara. Pokok perkaranya yang diberikan ke Kemendagri itu dokumen palsu (APBD 2015)," kata M Taufik saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).Menurutnya, Ahok sedang kebingungan karena DPRD DKI telah mengajukan hak angket kepada dirinya. Oleh sebab itu, saat ini Ahok asal melakukan tudingan tanpa tujuan yang jelas. "(Ahok) panik karena hak angket. Makanya serang ke sana kemari," terang dia.Lebih lanjut, dia mempersilakan Ahok jika ingin membawa kasus anggaran siluman ke pihak berwenang. Anggota DPRD DKI tidak takut menghadapi ancaman Ahok tersebut. "Perkarakan, itu hak warga negara kalau lapor ke polisi, ke KPK, atau ke Kejaksaan. Kenapa enggak diperkarakan dokumen palsu dulu yang harusnya dipersoalkan," pungkas dia.

Anggota DPRD: Ahok arogan dan tak kenal sopan santun

Anggota Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak kenal etika. Dan sikap ini menunjukkan bahwa dirinya tidak layak memimpin Jakarta."Sifat arogansi, angkuh, sombong, tidak mengenal sopan santun dipertunjukkan saudara gubernur di hadapan publik dan selalu melecehkan anggota legislatif," ujarnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).Dengan alasan tersebut, membuat Fraksi Demokrat-PAN menyepakati hak angket DPRD Jakarta untuk Ahok. Dia pun berharap fraksi lainnya mempunyai sikap yang sama. "Bukan hanya Fraksi Demokrat-PAN, kami ingin seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD Jakarta terkait pelanggaran yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta," tegasnya.Ahmad mengungkapkan, keputusan Paripurna bisa segera ditindaklanjuti. "Mudah-mudahan selesai Paripurna ini tidak berhenti, tapi langsung ditindaklanjuti," tutupnya.

Kadisdik DKI: Anggaran UPS tidak ada di APBD 2015

Sebagai kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat, Arie Budhiman mengaku kaget dengan dana siluman mencapai triliunan dalam APBD DKI 2015. Dia juga tak menyangka proses penganggaran Uninterrupted Power Supply (UPS) dengan nilai tak wajar sudah berlangsung sejak tahun lalu."Pertama kali beredar dana siluman itu saya langsung cek internal dan tidak ada. Dan saya juga cek ke Bappeda ternyata memang tidak ada, justru dana itu ada tahun 2014," kata Arie kepada merdeka.com, Jumat (27/2)."Pertama, sekarang ini kan lagi ada sengketa APBD 2015, kalau terkait itu (dana siluman), saya bisa memberikan jaminan tidak ada anggaran siluman Disdik (saat ini). Sedangkan data yang dirilis Gubernur itu tahun 2014, itu barangkali hanya memberikan contoh saja. Kalau DPRD merasa bukan yang mengirim, kami tidak tahu," paparnya.Arie menegaskan, anggaran UPS tidak ada di APBD tahun 2015. "Saya 2014 belum bertugas di sini tapi saya bertanggung jawab mulai saya ditugaskan. Atau kalau Anda mau lebih relevan tanya saja ke yang sebelum saya," kelitnya."Saya tidak tahu, silakan saja cek di internal ada inspektorat, dan eksternal ada BPK. Intinya seperti yang dilakukan Disdik tentu mengusulkan sesuai kebutuhan. Tidak ada lagi cerita kalau tidak ada kebutuhan diusulkan. Misalnya apakah kebutuhan itu efisien dan efektif atau tidak," pungkasnya.