Sindiran Ahok untuk guru malas dan sekolah di DKI yang jelek

Merdeka.com - Wilayah DKI Jakarta seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam bidang apapun. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta dianggap sebagai wilayah paling maju. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Khusus di dunia pendidikan, Gubernur DKI Basuki T Purnama justru tengah geram.

Ahok, sapaan akrabnya, menyindir masih banyak kualitas sekolah buruk di Jakarta. Bukan hanya infrastruktur, para pengajar alias guru di DKI juga ikut disemprot Ahok.

Adapun kualitas buruk itu terlihat dari fasilitas, sarana dan prasarana tidak memadai, hingga kondisi gedung rusak. Padahal Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran untuk sektor pendidikan tergolong cukup besar. Tahun lalu, dana dikeluarkan Pemprov DKI untuk pendidikan mencapai Rp 19 triliun atau 17 persen dari total belanja daerah.

"DKI agak memalukan. 47 Persen sekolah jelek. Plafon jelek dan banyak toilet kotor. Saya tidak mau dengar di Jakarta ada sekolah jelek," kata Ahok di Balai Agung, Jakarta, Selasa (19/1) kemarin. Sindiran ini dia ungkapkan di depan Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Arianto dan ratusan guru.

Namun dia masih heran, di saat ada sekolah yang kondisi infrastrukturnya tak memadai, sekolah lain justru ada yang mengajukan hal-hal yang tidak mendesak. "Ada sekolah yang beli UPS Rp 6 miliar, alat scanner Rp 1 miliar, alat fitnes Rp 2 miliar," kritik Ahok.

Sedangkan untuk para guru, Ahok meminta mereka meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Lagi-lagi, bekas politisi partai Gerindra ini juga menyindir tingkah laku para guru.

Dia menyarankan para guru malas dan kerja tidak pakai hati lebih baik jadi penjaga kuburan. "Kalau hatinya enggak mau jadi guru ngapain? Enggak usah jadi guru lah, urus kuburan, (atau) apa banyaklah," sindirnya.

Ahok menilai, pengawasan guru merupakan hal penting dalam sebuah proses pendidikan. Jika tak perhatian kepada murid pakai hati maka guru yang demikian sebaiknya diberhentikan saja.

"Jadi guru enggak punya hati berhentikan karena kita bawa satu generasi satu bangsa. Gara-gara sistem keamanan enggak bener, meninggal atau cacat padahal bisa jadi calon presiden," tegasnya.

Pemprov DKI memiliki program sekolah aman sejak 2014. Saat ini sudah diimplementasikan di 62 sekolah. Program ini kerja sama BPDB DKI, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, serta beberapa LSM.

Program sekolah aman diharapkan menekan tiga pilar, yakni sarana dan prasarana aman, manajemen penanggulangan bencana di sekolah, dan pendidikan pengurangan risiko bencana. (mdk/ang)