Sistem "E-Budgeting" Ahok ampuh memberantas dana siluman

Merdeka.com - Setiap tahun, semua warga DKI diharuskan membayar pajak yang sudah diatur oleh undang-undang. Dana dari pajak tersebut kemudian akan digunakan untuk pendanaan kebutuhan DKI yang masuk ke dalam APBD. Akan tetapi, apa jadinya jika pengawasan dana tersebut sangat lemah, dan sangat mudah untuk diutak-atik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?

Sebenarnya, pada tahun 2014, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur, ia sempat mengajukan Program E-Budgeting, namun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mau mengisi sistem yang telah disiapkan. Padahal, sistem E-Budgeting yang diajukan oleh pemerintah ketika itu sangatlah baik dan banyak manfaatnya dalam memberantas korupsi.

Urgensi E-Budgeting

Perlu kita ketahui, E-budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sehingga, diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari petugas birokrasi setempat.

Sering kita temui beberapa kasus korupsi yang berawal dari pembahasan anggaran oleh DPR atau DPRD. Setahun yang lalu, kita dihebohkan “dana siluman” yang dibongkar Ahok, yang mana dana tersebut sudah disahkan oleh DPRD DKI. Dana siluman itu berkaitan dengan pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 yang menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya.

Ketika kasus tersebut dipublikasikan oleh Ahok, polisi seketika itu juga bergerak cepat dan langsung memeriksa beberapa saksi. Kita sebagai orang awam, tidak perlu kaget jika nantinya ada beberapa oknum Pemda yang ikut bermain dalam pembobolan anggaran ini.

Kembali ke kasus tersebut, coba kita bayangkan, sepertinya melihat harga Rp. 5,8 miliar per unit UPS tergolong sangat besar nilainya. Sangat mungkin, lolosnya anggaran tersebut dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014, juga melibatkan pejabat legislatif yang memberi persetujuan.

Gebrakan

Sebelum program E-Budgeting diterapkan, Ahok mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan. Pernah, suatu ketika ada mata anggaran yang sudah Ahok coret, tapi saat APBD diketuk tetap masih muncul. Menurutnya, “Nanti kita lihat siapa yang bermain. Ketika sistem E-Budgeting diterapkan, kemudian mereka ribut tentang anggaran dengan menggunakan sistem baru, berarti dia bermain.”

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan 4 tahap terkait proses perencanaan pembangunan, yaitu tahap penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Maka, bisa dikatakan betapa pentingnya E-budgeting untuk anggaran yang jelas dan transparan, sehingga bisa diawasi oleh semua pihak. Karena, APBD ini sangatlah rawan dan mudah sekali dimanipulasi di setiap tahapannya.

Terobosan E-Budgeting Ahok ternyata diikuti juga oleh Kang Emil (Walikota Bandung). Beberapa bulan lalu saat bertemu Ahok di Balai Kota Jakarta, Kang Emil, mengatakan: “Yang pertama, saya ke sini mau sinkronkan program ya, konseling koordinasi sebenarnya, kita kan berteman, hari ini kan Bandung mau belajar E-Budgeting.”

Setelah implementasi E-Budgeting di Bandung, Anggaran Kota Bandung berhasil menghemat hingga 1 triliun. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Walikota Bandung, mengatakan bahwa efisiensi masif terjadi karena mata anggaran semuanya menjadi terlacak, jelas, dan bisa dipotong seketika.

Di sisi lain, harapan Ahok untuk sistem ini, semoga bisa dipertahankan. Sebab, sistem ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan munculnya anggaran siluman. “Kalau saya tidak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang dapat mengerti, ‘Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah dikurang,” jelas Ahok.

Maka dari itu, dalam upaya mengawal anggaran yang bersih, terarah, efektif dan efisien sehingga kinerja perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran, butuh usaha-usaha yang tidak sekedar biasa-biasa saja.

Dewasa ini ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh berbagai oknum yang tidak bertanggungjawab yang menomorduakan kepentingan dan aspirasi masyarakat hanya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan usaha ekstra, inovasi dan kreativitas dari pemerintah (pusat dan daerah). (mdk/war)