Sistem Jalan Berbayar dinilai solusi terbaik urai macet di Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar memerangi kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya pemberlakuan sistem 3 in 1 hingga aturan ganjil genap. Namun, semua itu belum berhasil mengurai kemacetan.
Pemprov DKI tengah mengkaji penggunaan teknologi sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau Sistem Jalan Berbayar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberantas kemacetan Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono berharap ERP akan jadi solusi yang mutakhir sehingga sosialisasinya harus betul-betul matang agar penerapannya nanti bisa efektif.
"Kalau ERP efektif, ya saya kira itu yang terbaik. Jadi saya belum bisa menjawab, tapi secara teoritis itu yang terbaik. Cuma ya nanti masyarakat perlu diberi tahu lah. Mosok tiba-tiba lewat aja, kan gitu. Perlu sosialisasi yang matang," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
Sumarsono mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sudah melakukan diskusi dengan calon investor membahas kekurangan dan kelebihan ERP. "Kami sudah diskusi tiga kali soal penggunaan teknologi, karena teknologi program jalan berbayar itu kan tidak hanya satu," ujarnya.
Selain ERP, ada beberapa teknologi lain ditawarkan. Tetapi, dia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin coba-coba dalam menerapkan teknologi tersebut.
"Jadi ada beberapa teknologi yang sedang diinvestarisir plus minusnya. Proyek ini penting, kami akan memastikan teknologi yang dipakai yang memang sudah terbukti dan dijamin keberhasilannya kami tidak mau coba-coba," tegasnya.
Sumarsono juga mengungkapkan bahwa lelang untuk penerapan sistem ERP sudah dilakukan. "Tendernya saya kira sudah diumumkan di dinas perhubungan saya kira tinggal pelaksanaan yang belum," ungkapnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto
Baca SelengkapnyaJalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaGanjil genap Jakarta berlaku di 25 jalur utama dengan waktu tertentu. Ketahui jadwal, lokasi, dan tujuannya untuk mengurangi kemacetan serta polusi.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun, cagub DKI Jakarta dengan nomor urut 2, menjelaskan langkah-langkah yang diyakininya dapat segera mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, semua kendaraan dapat melintas di seluruh wilayah Jakarta tanpa batasan waktu.
Baca Selengkapnya"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca SelengkapnyaKondisi ini berakibat pada mengepulnya polusi di langit ibu kota.
Baca Selengkapnya