Sistem kontrak, pekerja lepas di kelurahan dievaluasi tiap 3 bulan

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dikontrak untuk ditempatkan di kelurahan. Tujuannya agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat meningkat.

Asisten Sekretariat Daerah (Setda) DKI Bidang Pemerintahan, Bambang Sugiyono mengatakan, perekrutan PHL akan dilakukan dengan cara menyesuaikan pada tempat tinggal mereka. Sistem ini untuk mempermudah penempatan PHL karena disesuaikan dengan tempat tinggal mereka.

"Sistem perekrutannya itu disesuaikan dengan domisili mereka di wilayah kecamatan. Pola kerja tenaga kerja kontrak juga dibuat sistem zonasi di setiap wilayah kelurahan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/5).

Dia menambahkan, PHL yang telah diterima bertugas melaporkan sekaligus memperbaiki sarana dan prasana atau infrastruktur di wilayah yang rusak. Perbaikan akan diprioritaskan pada yang bersifat darurat, seperti lubang pada trotoar dan jalan.

"Kerusakan berskala besar yang tidak dikerjakan suku dinas (sudin) atau dinas, tenaga kerja kontrak lurah ini bisa masuk. Intinya tak boleh berbenturan dengan PHL yang punya dinas," katanya.

Bambang mengungkapkan, tiap satu atau tiga bulan, kinerja mereka akan dievaluasi. PHL yang tidak menunjukkan kinerja atau performa baik dapat dicopot atau diputus kontrak kerjanya.

"Lurah nanti juga diawasi camat dan camat akan diawasi walikota. Kalau ada lurah yang lakukan penyimpangan terhadap tenaga kontrak ini akan dicopot dari jabatannya," tutupnya.